Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.185
  • EMAS658.000 0,30%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Filosofi politik ekonomi pemilu

Senin, 08 April 2019 / 14:31 WIB

Filosofi politik ekonomi pemilu

Beberapa waktu yang lalu, saya terlibat dalam sebuah kegiatan sebagai salah satu narasumber dalam peluncuran buku Ketua FPG MPR Agun Gunandjar Sudarsa, yang berjudul: Pemilu Damai, Berintegritas, dan Menyejahterakan. Kalau mau mengaitkan pemilu yang damai dan berintegritas, tidak susah kita mencari penjelasannya.

Tapi, bagaimana dengan kata selanjutnya yaitu bisa menyejahterakan? Tentu yang dimaksud dengan kata menyejahterakan bukanlah yang terkait dengan praktik money politics atau politik uang. Misalnya, membagi-bagikan amplop berisi uang atau bentuk lainnya yang terkait dengan money politics. Sebab, kesejahteraan rakyat yang dimaksud adalah yang tidak dikonstruksikan dengan peredaran uang panas alias tidak berkah. Lantaran, ada ekses transaksional politik uang.

Karena itulah, pemilu yang menyejahterakan rakyat jelas sangat bertolak belakang dengan kasus operasi tangkap tangan atawa OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas seorang politikus partai tertentu. Dalam operasi tersebut, si politikus telah mengemas pecahan-pecahan uang kertas ke ratusan ribu amplop. Dengan kata lain, pemilu dan kesejahteraan tidaklah dalam pengertian berhamburannya politik uang yang secara teknis dilakukan untuk serangan fajar. Itu merupakan sebuah pendekatan yang paling primitif dalam pemilu. Hal yang kerap dilakukan di pemilu sebelum-sebelumnya.

Hampir semua sepakat, hubungan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dengan pemilu, lebih ke konteks pasca pemilu. Ia lebih merupakan dampak, manakala pemilu sukses memilih pemimpin nasional secara demokratis. Kelak, ketika kepemimpinannya berjalan efektif, kebijakan-kebijakannya yang keluar dipastikan bisa berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Maka dari itu, pemilu yang menyejahterakan adalah yang terkait dengan konteks anjuran berpartisipasi dalam pemilu. Itu semua perlu dilakukan dengan harapan menemukan pemimpin yang mampu mengeluarkan ragam kebijakan. Kebijakan yang kelak bisa menyejahterakan rakyat banyak.

Sebab, kesejahteraan berkaitan erat dengan kondisi hidup seseorang yang secara ekonomi teratasi. Orang yang sudah sejahtera dibanding yang belum, lazim diukur dalam skala-skala keekonomian. Yang masih di bawah garis kemiskinan, tentulah belum sejahtera. Sedangkan bagi yang secara keekonomian mampu tercukupi sandang, pangan, dan papannya, tentu saja lebih sejahtera. Lawan dari kesejahteraan, dalam perspektif ini tak lain adalah kemiskinan. Adapun peningkatan kesejahteraan rakyat berarti adalah bisa menurunkan jumlah orang miskin. Nah, statistik biasanya amat rajin mengutak-atik isu yang terkait dengan kondisi tersebut.

Tentu saja, ini masalah serius. Dan, menjadi tantangan bagi siapapun politikus yang terpilih (elected politician). Apakah presiden, kepala daerah, maupun anggota legislatif. Hal ini bisa dipahami, mengingat kesejahteraan merupakan konsekuensi logis suatu kebijakan yang benar dan berpihak pada yang kurang sejahtera. Konstitusi kita jelas memberi amanat kepada siapa saja pemangku kepentingan kepemimpinan Indonesia, pusat dan daerah, untuk menyejahterakan rakyatnya. Muara dari pemilu sesungguhnya adalah, agar para pemimpin yang terpilih nantinya sadar terhadap amanat konstitusi, dan berikhtiar sungguh-sungguh dalam membuat kebijakan yang bisa menyejahterakan seluruh rakyat.

Kalau dilihat secara makro, maka penjelasannya adalah terkait logika pembangunan politik. Manakala pemilu demokratis sukses, politik nasional stabil, maka itulah jalan yang tepat bagi terwujudnya stabilitas nasional yang mampu mendorong laju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pada masa Orde Baru (Orba), rumus demikian telah diringkas ke dalam trilogi pembangunan. Stabilitas politik ialah menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Bedanya dengan sekarang adalah, kini stabilitas politik dihadirkan dalam suasana demokrasi (reformasi), bukan otoritarian (Orde Baru).

Pemilu yang menyejahterakan, dengan demikian mempersyaratkan ada wawasan yang terbuka bagi para calon pemilih. Paradigma ini menolak perilaku golongan putih atau golput (novoters) alias tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Calon pemilih harus berjuang untuk hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) dan mencoblos pilihannya.

Nah, langkah tersebut sejatinya beririsan dengan konteks pemilu yang menggembirakan. Perspektifnya adalah pesta demokrasi. Yakni, memberikan kebebasan dalam menentukan pilihan dilakukan secara demokratis dan rahasia. Tidak ada tekanan bagi calon pemilih menentukan pilihannya.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

TERBARU
Hasil Pemilu 2019
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0477 || diagnostic_web = 0.6011

Close [X]
×