Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.568
  • SUN94,17 -0,23%
  • EMAS655.000 -0,15%

Gagasan dana pengembangan diri desa

Senin, 03 Desember 2018 / 11:07 WIB

Gagasan dana pengembangan diri desa

Sebuah spanduk besar terpampang megah di ujung perempatan jalan utama desa tempat saya berasal. Isinya adalah laporan penggunaan Dana Desa selama setahun terakhir, yang sebagian besar digunakan untuk perbaikan jalan. Setelah mendapatkan Dana Desa, para kepala desa tampaknya berlomba-lomba untuk memberikan laporan yang mendetail tentang bagaimana Dana Desa yang besar ini telah dibelanjakan dalam satu tahun anggaran yang telah berjalan.

Fenomena ini setidaknya menggambarkan dua hal penting. Pertama, adanya indikasi kepala desa semakin menyadari bahwa keterbukaan dan transparansi merupakan isu sentral dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan melaporkan penggunaan anggaran, kepala desa diasumsikan telah memberikan akses kepada masyarakat untuk menilai optimalisasi pengelolaan dana yang telah diberikan oleh pemerintah kepada desa mereka.

Kedua, fenomena sosialisasi laporan penggunaan Dana Desa ini juga menegaskan peranan masyarakat sebagai objek pembangunan desa. Melalui pelaporan Dana Desa ini, kita dapat melihat bahwa mayoritas dana digunakan untuk membangun infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembangunan balai desa, pembelian lampu jaga di pinggiran jalan desa, dan berbagai detail infrastruktur lainnya.

Banyak pihak menganggap bahwa pembelanjaan Dana Desa untuk kepentingan perkembangan infrastruktur desa merupakan keputusan belanja yang tepat karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Melalui pembelanjaan infrastruktur, Dana Desa yang didesain untuk masyarakat desa dianggap telah dikembalikan untuk masyarakat desa.

Benarkah dengan transparansi ini, desa telah mencapai sebuah kondisi yang menempatkan masyarakat sebagai target pembangunan? Apakah pelaporan keuangan adalah langkah paripurna dalam sebuah pengelolaan Dana Desa? Apa yang dapat kita kembangkan supaya kehidupan masyarakat desa yang lebih progresif lagi?

Pertanyaan tersebut menjadi penting dijawab setelah kita secara kritis mencermati penggunaan anggaran yang dilakukan oleh desa. Jika kita perhatikan, mayoritas desa menggunakan Dana Desa untuk kepentingan infrastruktur. Hal ini tentu saja tidak sepenuhnya keliru, tetapi menggunakan seluruh penggunaan Dana Desa untuk kepentingan infrastruktur sebenarnya sekedar memposisikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan dan mengabaikan peran penting masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Sebagai objek, masyarakat desa ditempatkan sebagai penerima layanan. Padahal, masyarakat desa juga memiliki kapasitas untuk berperan sebagai subjek yang secara aktif mengelola dan merancang sendiri learning design.

Di banyak desa, penyusunan anggaran Dana Desa acapkali dilakukan tanpa melibatkan masyarakat. Beberapa desa hanya melibatkan perangkat desa yang menjadi lingkaran inti dari orang yang berada di pusat kekuasaan. Menurut saya, setidaknya ada dua kemungkinan mengapa hal ini terjadi.

Satu, adanya sistem kekuasaan yang bersifat oligarki. Orang-orang yang memiliki kuasa mengelola desa terhubung dengan orang-orang lain dengan kepentingan yang sama dan mengabaikan orang-orang lain yang memiliki kepentingan yang berseberangan. Singkat kata, di desa juga terdapat politik dan kepentingan.


Video Pilihan

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0010 || diagnostic_api_kanan = 0.0558 || diagnostic_web = 1.3388

Close [X]
×