Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Menjelang akhir tahun pandemi 2020, Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Hal ini sudah diperkirakan sejak lama dan isunya semakin memuncak ketika hampir berturut-turut dua pembantu presiden dicokok karena tudingan korupsi. Ironis, karena sejak awal menjabat presiden yang kedua kali, Jokowi menyatakan, tetap tiga syarat untuk jadi menterinya. Yakni merupakan eksekutor kuat, punya kemampuan manajerial, dan berintegritas (Tabloid KONTAN, 17 Juni 2019). Kita melihat bahwa integritas penting sekali, saat negara mengeluarkan triliunan biaya pandemi. Salah satunya untuk bantuan sosial.
Kita sudah sering mendengar, bagaimana bantuan sosial disunat di tingkat penerima. Jamak terdengar di pemukiman dekat rumah, misalnya, bantuan sembako tidak diberikan tiap bulan, tapi dua bulan sekali. Ceritanya bergantian tiap rumah tangga, karena alokasi bantuan ternyata tidak cukup. Sunat bantuan model begini, biasanya inisiatif penyalur setempat, bisa RT atau RW, agar lebih adil dan merata. Toh, lazimnya warga tak keberatan.
Beda cerita ketika orang mendengar ada dugaan petinggi Kementerian Sosial menyunat anggaran bansos. Sontak, banyak orang emosi. Maklum, ini menyangkut dugaan Rp 17 miliar yang mengalir ke kantung pribadi, dari dua kali penyaluran bansos di Jabodetabek saja.
Dalam satu kesempatan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, bilang, pihaknya mendapat informasi soal potongan Rp 100 ribu dari anggaran Rp 300 ribu per paket. Artinya sekitar 30% dari anggaran Rp 6 triliun raib. KPK masih mendalaminya.
Mencermati dugaan KPK ini, kita jadi ingat bahwa Departemen Sosial pernah dihapus semasa Gus Dur jadi presiden, tahun 1999-2001. Alasan beliau, departemen ini jadi sarang koruptor, tikusnya besar-besar. Departemen Sosial kembali dibentuk, lantaran banyak masalah sosial tak bisa ditangani oleh Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN), yang didirikan kemudian.
Terlebih dalam masa pandemi seperti sekarang, Kementerian Sosial punya peran yang sangat penting, terutama untuk menanggulangi dampak pandemi. Penunjukan Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, jadi Menteri Sosial, disambut baik oleh banyak kalangan. Utamanya karena rekam jejak Risma yang terkenal "galak" selama menjabat sebagai walikota. Banyak harapan pada Risma, untuk memastikan bantuan sosial pandemi selanjutnya bebas dari korupsi dan tidak menjadi alat politik.
Penulis : Hendrika Y.
Managing Editor
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
