kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.889
  • SUN92,51 0,63%
  • EMAS612.058 0,50%

Geliat reformasi perpajakan di Indonesia

Selasa, 10 Juli 2018 / 14:22 WIB

Geliat reformasi perpajakan di Indonesia



Dukungan semua elemen

Pilar terakhir yang ditunggu wajib pajak adalah penyempurnaan regulasi untuk memberikan aspek kepastian hukum serta memenuhi rasa keadilan. Berbagai kegiatan telah dilakukan. Antara lain pengujian regulasi dalam fungsi Ditjen Pajak berdasarkan business process redesign, pembenahan peraturan perpajakan yang tumpang tindih dan multitafsir, penguatan aturan, pembuatan kebijakan yang mendukung perekonomian seperti keluarnya PMK-35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sampai dengan yang paling sulit yaitu mendapatkan pengesahan rancangan undang-undang perpajakan yang meliputi RUU KUP. PPh, PPN dan Bea Meterai.

Pilar peraturan dalam reformasi perpajakan ini bisa dibilang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, menampung dinamika perekonomian, mengurangi biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan dan akhirnya meningkatkan penerimaan pajak. Tanpa elemen ini, trust dari wajib pajak akan tergerus dan akhirnya memperlambat jalannya reformasi perpajakan.

Jalan reformasi perpajakan ini memang masih panjang dan momentum ini membutuhkan konsistensi serta komitmen tinggi dari berbagai pihak, jika ingin berhasil. Peran pimpinan untuk terus mendukung jalannya reformasi perpajakan sangat penting karena bisa menguatkan seluruh pegawai untuk mendukung proses reformasi tersebut.

Reformasi perpajakan tentunya akan lebih berjalan mulus jika seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Pajak mendukung dan menyamakan langkah agar setiap proses atau tahapan dapat dilewati dengan baik. Dukungan dari para stakeholders baik dari internal maupun eksternal juga sangat diperlukan. Sumber daya yang dialokasikan dan didedikasikan untuk reformasi perpajakan juga adalah hal yang mutlak disediakan oleh para pimpinan.

Selain itu kerangka hukum yang kuat untuk pelaksanaan reformasi perpajakan juga penting untuk membuat seluruh pihak bekerja demi terwujudnya target reformasi tersebut. Namun, meski tata kelola baik yang melibatkan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), sebaiknya juga diambil agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Apa yang terjadi jika reformasi perpajakan jilid III tersebut berhasil? Para wajib pajak sebagai stakeholder utama Ditjen Pajak akan mendapatkan berbagai manfaat antara lain penurunan compliance cost karena sengketa dan sanksi perpajakan akan semakin menurun.

Selain itu manfaat akan meningkatnya layanan dan keamanan e-service Ditjen Pajak juga akan diperoleh wajib pajak. Kepastian hukum yang lebih baik, peningkatan keadilan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan yang berujung pada peningkatan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak terhadap Ditjen Pajak juga akan terwujud jika reformasi perpajakan jilid III ini berhasil.

Semoga pemerintah dapat tetap konsisten dalam mendukung reformasi ini. Agar keinginan terwujudnya institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel seperti halnya di negara-negara maju dapat terealisasi.•

Aditya Wibisono
Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Kemkeu


TERBARU
MARKET
IHSG
-16,27
5.865,95
-0.28%
 
US/IDR
14.893
0,19
 
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = || diagnostic_api_kanan = || diagnostic_web =

Close [X]
×