kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Gerah DWP


Jumat, 15 Desember 2017 / 15:08 WIB
Gerah DWP

| Editor: Tri Adi

Menjelang pelaksanaan pagelaran musik tahunan bertajuk Djakarta Warehouse Project (DWP), kawasan sekitar Kemayoran terasa gerah. Beberapa hari ini, sebagian organisasi masyarakat menyatakan menolak DWP yang bakal diselenggarakan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 15 dan 16 Desember 2017. Alasannya, gelaran musik tahunan itu dapat merusak moral bangsa.

Ajang festival musik elektronik terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara tersebut, memang paling ditunggu. Buktinya, sejak digelar 8 tahun silam, setiap tahun, jumlah penonton terus naik, sekitar 5.000 orang. Tahun lalu saja, jumlah penonton lebih dari 80.000 orang. Tahun ini, diperkirakan bisa lebih dari 90.000 orang. Sebagian besar adalah wisatawan asing yang ingin menikmati ajang musik tersebut, sembari berlibur.

Sejauh ini, belum ada indikator yang menunjukkan DWP akan dibatalkan atau diundur. Aparat pemerintah maupun keamanan tidak melarang penyelenggaraannya meski ada beberapa pihak yang kontra. Salah satu alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penyelenggaraan ini sudah rutin diadakan tiap tahun. Selain itu, potensi devisa yang bisa diraih dari DWP cukup besar, bisa ratusan miliar rupiah.  Tarif tiket masuknya saja mulai Rp 800.000 sampai Rp 2 juta per orang. Belum lagi, ada ratusan lapangan kerja baru yang bisa digarap selama acara ini berlangsung.

Di sisi lain, argumentasi para penentang lebih karena kekhawatiran ajang ini merusak moral dan bertentangan dengan ajaran agama. Sebagian juga bertekad menjaga kawasan Kemayoran sebagai kawasan beragama. Jika memang selama ini penyelenggaraan terbukti bertentangan dengan agama, barangkali dalih itu masih bisa diterima. Tapi, kalau hanya beda aliran musik, dalih itu perlu diabaikan. Tapi, jika persoalannya adalah masalah pemerataan rezeki, barangkali penyelenggara perlu memikirkan juga hal itu.

Tentu saja, setelah melewati proses panjang perizinan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sebelumnya, seharusnya pemerintah dan pihak-pihak terkait tidak gegabah mengeluarkan izin penyelenggaraan DWP. Yang penting adalah, ada nilai manfaat ekonomi dan sosial lebih besar bagi bangsa ini dari pelbagai event, entah itu musik, pameran, balapan, dst. Mungkin saja ada sekelompok kecil di sekitar lokasi yang tidak mendapatkan apa pun. Di sinilah pentingnya penyelenggara melihat juga azas keadilan sosial, selain manfaat ekonomi.                 

 




TERBARU

Close [X]
×