Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Energi hijau menjadi goal di banyak negara, utamanya di negara-negara maju. Kemenangan Joe Biden dalam Pemilu Presiden Amerika Serikat (AS) juga disebut menandai program percepatan energi hijau di AS.
Biden dalam kampanyenya ingin industri mobil listrik lebih agresif dan masif. Maka, pembangunan lebih dari setengah juta stasiun pengisian daya kendaraan listrik akan dikebut di 2030. Biden juga menyebut akan ada kredit pajak kendaraan listrik alias electric vehicle (EV) serta peraturan baru untuk mendorong EV. Pun dengan Inggris Raya yang memajukan program 'menghijaukan' industri otomotif lima tahun lebih cepat dari rencana awal. Jika semula larangan penjualan mobil bensin dan diesel di 2035, kini dipercepat mulai 2030.
Riuh energi hijau di Indonesia juga sudah bergaung jauh-jauh hari. Bahkan, program percepatan energi terbarukan untuk memenuhi target bauran energi nasional pada 2025. Joe Biden's Effect juga membangkitkan optimisme ekspor nikel untuk baterai listrik.
Estimasi Benchmark Mineral Intellingence menyebut, permintaan nikel akan naik jadi 1,4 juta ton di 2030 atau 30% dari total produksi. Saat ini angkanya baru 139 ribu ton atau 6% dari total produksi nikel.
Kita memang tak ekspor langsung bijih nikel ke AS, tapi Tesla pabrikan mobil listrik AS mendapat pasokan nikel dari LG Chem Ltd dan Panasonic. Salah satu pemasoknya: Vale Indonesia. LG Chem bahkan tertarik membangun pabrik di Indonesia.
Cuma menjadikan negeri ini hijau tak mudah Tingkat penghasilan tak merata, lebih banyak jomplang-nya akan jadi tantangan nyata yang dihadapi. Belum lagi tantangan industri manufaktur. Salah satu yang nampak adalah rencana pemerintah menghapus BBM jenis premium, yang konon akan dilakukan 1 Januari 2021 untuk Jawa-Bali-Madura
Sesaat kabar itu mencuat, belum ada penjelasan resmi pemerintah rencana menghilangkan Premium, bensin tak hijau ini. Pertamina, BUMN minyak negeri ini tak berani bicara target 1 Januari karena kewenangan ini di tangan Presiden, meski pejabat Kementerian Lingkungan Hidup atau KLHK menyebutkan target dihapuskannya premium.
Ini barangkali tak lepas dari dampak lanjutan jika kabar premium dihapus dipolitisasi dengan isu kemiskinan. Apalagi, BBM jenis ini termasuk barang subsidi. Tapi sinyal energi hijau harus berani disiarkan. Jauh-jauh hari lebih baik untuk persiapan, ketimbang mendadak yang jelas rawan plintiran.
Penulis : Titis Nurdiana
Managing Editor
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
