Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Koperasi, soko guru ekonomi kerakyatan, sedang menghadapi ujian berat. Sejumlah koperasi besar tumbang akibat gagal bayar dengan nilai mencapai belasan triliun rupiah. Ribuan nasabahnya gigit jari dan harus menempuh jalur hukum demi menagih haknya.
Kasus gagal bayar ini juga menjadi ironi lain dari koperasi. Satu sisi, koperasi digadang-gadang sebagai atau pilar penyangga utama ekonomi rakyat. Karakteristik koperasi yang mengutamakan kegotong-royongan dinilai paling tepat sebagai kekuatan ekonomi wong cilik.
Di sisi lain, kekuatan ekonomi besar maupun korporasi raksasa ditengarai memanfaatkan koperasi untuk tujuan lain. Dengan berkedok koperasi, mereka mengeduk dana masyarakat dan menggunakannya untuk tujuan lain. Dana koperasi yang seharusnya dari-oleh dan untuk anggota, dikemas sedemikian rupa sehingga esensinya jauh melenceng dari filosofi koperasi.
Sialnya lagi, praktik tersebut bisa tumbuh subur karena juga didukung oleh kecenderungan sebagian masyarakat kita yang silau rente imbal hasil besar. Tak heran, mereka bisa dibekap dan terjebak dengan iming-iming bunga lebih tinggi dari bank, sekitar 9%-12% per tahun.
Persoalan koperasi ini jelas bukan soal sepele, melainkan masalah serius bagi ekonomi negara. Di samping melibatkan dana besar, krisis di koperasi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap sang soko guru ekonomi kerakyatan.
Nah, saat krisis ekonomi akibat pandemi korona, kita membutuhkan konsentrasi dan segala sumber daya untuk memulihkan kembali roda ekonomi. Kita khawatir, kisruh koperasi justru menjadi malapetaka baru yang mengganjal upaya pemulihan ekonomi jika tidak dibereskan dan ditangani secara tuntas.
Oleh karena itu, kita mendukung pengusutan secara tuntas silang sengkarut koperasi, serta pembenahan total dalam tata kelola koperasi. Satu langkah awal penataan koperasi yang bisa ditempuh adalah menegakkan transparansi pengelolaan koperasi. Sebagai pengelola dana masyarakat, sewajarnya koperasi melaporkan aktivitas dan pengelolaan dananya secara terbuka.
Kita bisa meniru kewajiban serupa yang berlaku di perbankan, asuransi serta pengelola dana publik lain. Transparansi pengelolaan koperasi diharapkan bisa memulihkan kepercayaan publik terhadap koperasi serta mengembalikan khittah koperasi sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan. Janganlah hal-hal yang seharusnya menjadi domain kerakyatan selalu berujung ironis.
Penulis : Barly Halim Noe
Managing Editor
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
