Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.140
  • EMAS682.000 0,44%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Izin pengusahaan batubara untuk BUMN

Kamis, 23 Mei 2019 / 13:32 WIB

Izin pengusahaan batubara untuk BUMN

Pemerintah berencana melakukan perubahan keenam Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan, perubahan keenam PP 23/2010 ini terkait dengan kepastian hukum perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) pasca berakhirnya jangka waktu operasi produksi perusahaan PKP2B.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat formulasi perpanjangan PKP2B ini melalui substansi pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada perusahaan eks PKP2B, dengan luasan yang sudan ada atau existing. Padahal, IUPK secara hukum merupakan hak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan luasan wilayah secara tertata diatur dalam Undang-Undang (UU) Mineral dan Pertambangan (Minerba).

Kementerian ESDM sudah mengajukan Rancangan PP ini kepada presiden untuk ditandatangani. Lantas, bagaimana keberpihakan pemerintah dalam pengusahaan tambang oleh BUMN? Masihkah pemerintah berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Ada tujuh perusahaan yang akan berakhir PKP2B-nya rentang 2019 - 2025, yaitu PT Arutmin Indonesia (70.153 hektare/ha) pada 2020, PT Kaltim Prima Coal (90.938 ha) pada 31 Desember 2021, PT Multi Harapan Utama (46.063 ha) pada 2022, PT Adaro Indonesia ( 34.940 ha) pada 2022, PT Kideco Jaya Agung (50.921 ha) pada 2023, dan terakhir milik PT Berau Coal seluas 118.400 ha pada 2025, bahkan PT Tanito Harum telah berakhir 15 Januari 2019. Khusus PT Tanito Harum, Kementerian ESDM pada 11 Januari telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang memperpanjang operasi PT Tanito Harum melalui IUPK selama 20 tahun.

Ketika berakhir, lalu siapa yang dapat mengusahakan konsesi eks PKP2B ini? UU Minerba telah memberikan pedoman bagi eks PKP2B. Pengusahaan eks PKP2B dilakukan melalui pemberian IUPK atau IUP. Dalam pasal 27 UU Minerba diatur wilayah konsesi eks PKP2B ditetapkan menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Penetapan WPN dengan persetujuan DPR RI. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang akan diusahakan ditetapkan pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda). Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WIUPK dilakukan dalam bentuk IUPK.

IUPK bisa diberikan ke badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta. BUMN dan BUMD mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. Badan usaha swasta untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara mengikuti lelang WIUPK. Hal ini diatur secara jelas dalam pasal 27, pasal 29, dan pasal 74 UU Mineral dan Batubara.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0005 || diagnostic_api_kanan = 0.0466 || diagnostic_web = 0.3166

Close [X]
×