kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |

Jakarta, ibu kota baru, dan properti


Rabu, 11 September 2019 / 09:25 WIB

Jakarta, ibu kota baru, dan properti


Terhitung 26 Agustus 2019, status ibu kota negara yang melekat pada Jakarta sejak 1964 akan lengser. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan rencana pembangunan ibu kota negara baru di area Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Terlepas dari berbagai potensi pembangunan di ibu kota baru, DKI Jakarta perlu memperoleh perhatian khusus seiring kemungkinan menghadapi perubahan jumlah penduduk dalam jumlah signifikan.

Melihat sumber daya manusia yang ada, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur 2018 (75,83) hanya sedikit di bawah DKI Jakarta (80,47). Meski begitu, pemindahan ibu kota dipastikan meliputi pemindahan perangkat pusat pemerintahan termasuk manusia di dalamnya. Tak hanya perangkat lembaga negara, aparatur sipil negara (ASN), TNI dan POLRI, namun juga beberapa BUMN kemungkinan akan memiliki kantor representatif di sana.

Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pegawai negeri sipil (PNS) berdomisili DKI Jakarta mencapai 264.000 jiwa pada 2017, dimana sekitar 67.000 jiwa memiliki status PNS Daerah Provinsi (Juni 2018) yang berafiliasi pada pemerintah daerah dan perangkatnya. Berdasarkan angka ini, maka kisaran PNS non-pemerintah daerah yang berpotensi pindah ke ibu kota baru sebanyak 197.000 jiwa. Jumlah ini bisa bertambah bila memperhitungkan keluarga.

Mengacu estimasi di atas, besar kemungkinan perpindahan pekerja beserta anggota keluarganya di DKI Jakarta ke ibu kota baru nanti dapat mencapai jutaan jiwa. Bila tidak diantisipasi dengan baik dan bertahap, hal ini berpotensi menimbulkan tantangan pada beberapa sektor khususnya jasa dan properti.

Dalam rancangan zonasi dan tahapan pembangunan ibu kota baru yang disusun Bappenas, sektor perumahan ASN/TNI/POLRI dan infrastruktur pendukungnya meliputi pendidikan, kesehatan, hingga pusat perbelanjaan akan dibangun pada 2025 2029. Artinya, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta setidaknya dalam 10 tahun mempelajari dan memulai usaha mitigasi segala dampak negatif yang mungkin terjadi.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0012 || diagnostic_api_kanan = 0.0024 || diagnostic_web = 0.1410

Close [X]
×