Reporter: Yoliawan H | Editor: Tri Adi
Aturan pengungkapan data nasabah pernah dikeluarkan tahun lalu. Akibatnya banyak nasabah menutup kartu kredit. Mereka khawatir data mereka disetorkan ke otoritas pajak. Regulasi ini pun kontraproduktif terhadap upaya pemerintah mendorong konsumsi masyarakat.
Oleh karena itu, menurut saya, aturan pengungkapan data pemilik rekening di atas Rp 1 miliar juga belum tepat diterapkan saat ini. Aturan ini kembali menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Ini harus dicermati secara psikologis.
Terlebih lagi, dana Rp 1 miliar tak terlalu besar. Banyak masyarakat yang memiliki dana Rp 1 miliar. Saya khawatir, nasabah akan menarik dana mereka dan akhirnya mengganggu fungsi intermediasi perbankan. Sebab perbankan minim sumber dana.
Keterbukaan informasi ini awalnya untuk menyasar dana di luar negeri. Namun pertanyaannya, mengapa saat ini malah menyasar dana di dalam negeri? Apalagi dana di luar negeri belum semuanya terdata.
Apabila ingin mendapatkan data terkait informasi pajak, sebaiknya dilakukan dari pemerataan NPWP terlebih dahulu ke seluruh masyarakat.
Keadaan ekonomi sedang kurang baik. Seharusnya kebijakannya dilonggarkan, bukan malah diperketat. Masyarakat yang khawatir bisa saja kemudian menyimpan dana di luar bank atau bahkan memilih di luar negeri.
Nasabah besar sebenarnya cenderung lebih tertib mencatatkan SPT. Namun untuk nasabah kelas menengah, seperti pensiunan pegawai yang memiliki tabungan hingga Rp 1 miliar dan tidak melaporkan harta kekayaannya, sudah pasti akan jadi sasaran.
Selama ini masyarakat hanya memahami bahwa jumlah simpanan dan data penyimpan merupakan kerahasiaan bank. Oleh karena itu, saya khawatir, rencana pengungkapan data ini akan menghilangkan kepercayaan nasabah pada bank. Sebaiknya regulasi ini ditinjau lagi agar tidak kontra produktif dengan upaya penghimpunan dana masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
