Reporter: Ardian Taufik Gesuri | Editor: Tri Adi
Dalam pertemuan dengan para pemred di Istana Merdeka, pekan lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan hal yang selama ini jadi desas-desus. Yakni adanya pandangan di Papua bahwa Jokowi dan Jakarta itu dua hal yang berbeda.
Hal ini seperti mengonfirmasi eksistensi kekuatan lain di luar Jokowi, sebagai presiden, yang mencengkeramkan kekuasaannya di Papua. Bak kebal hukum. Tak pelak, dualisme pengaruh itu membuat kebijakan pemerintah pusat tidak efektif.
Dilihat secara neraca, tidak benar bila dituding pemerintah pusat lebih banyak mengambil ketimbang memberi. Bila dibandingkan, hasil yang diambil dari Grasberg-Freeport dan Teluk Bintuni-BP jauh lebih kecil daripada alokasi dana otonomi khusus dan transfer daerah ke Papua.
Hanya bukan rahasia, banyak oknum pejabat korup dan pengusaha hitam yang berkolaborasi mengeruk hasil bumi cenderawasih. Mereka membalak hutan, membekingi penambang liar, mengeruk dana keamanan. Perlakuan oknum aparat terhadap masyarakat juga kerap keterlaluan. Hingga ada pemeo: aparat yang ditugaskan ke Papua bawa M-16, pulangnya bawa 16-M (Rp).
Tak heran, apa pun upaya Jokowi terasa sia-sia, tidak masuk ke hati rakyat Papua. Membangun jembatan Holtekamp, pos dan jalan perbatasan Papua Nugini, Trans-Papua malah dicurigai bakal meminggirkan penduduk asli. Padahal di Pemilu 2019 lalu Jokowi menang sangat mutlak, 90%. Kok masyarakat tidak mengadu langsung ke Jokowi kalau ada masalah ketimpangan atau ketidakadilan; malah turun ke jalan?
Maka terasa mendesak bagi Jokowi untuk menuntaskan masalah gejolak Papua ini. Ia harus menyambungkan Jokowi dan Jakarta jadi satu. Hukum terhadap dalang pembalakan dan penambangan liar haruslah ditegakkan, agar rasa keadilan dirasakan masyarakat setempat.
Sebetulnya bukan hanya spesifik soal Papua. Dalam hal penegakan hukum, perizinan, pelayanan publik, dan lainnya, banyak aparat pemerintahan mengabaikan bahkan membangkang perintah presiden. Akibatnya banyak kebijakan Jokowi beda dengan eksekusi di lapangan. Visi, misi, dan instruksinya tidak dijalankan oleh aparat terdepan.
Padahal birokrasi, kepolisian, tentara, kejaksaan, berada di lingkungan eksekutif. Bos mereka: presiden. Terlebih di sistem presidensial, selain kepala pemerintahan presiden juga kepala negara. Powerful.
Presiden Jokowi perlu memaksimalkan penggunaan kewenangannya secara sistematis, agar semua instruksinya berjalan efektif.♦
Ardian Taufik Gesuri
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
