kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45784,56   -4,98   -0.63%
  • EMAS937.000 -0,32%
  • RD.SAHAM -0.23%
  • RD.CAMPURAN -0.11%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.08%

Jokowi dan politik Islam nasionalis


Senin, 13 Agustus 2018 / 15:06 WIB
Jokowi dan politik Islam nasionalis
ILUSTRASI. ILUSTRASI OPINI - Jokowi dan Politik Islam Nasionalis

Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi

Politik Islam dan nasionalis nampaknya selalu menjadi perhatian serius manakala petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih calon wakil presiden (cawapres) untuk menemani dirinya di ajang pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019 nanti. Hal ini rupanya sudah menjadi prinsip Jokowi sejak awal. Terlihat misalnya, kali pertama Jokowi digaet Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai capres pada tahun 2014 silam. Saat itu ia pun memilih Jusuf Kalla yang notabene dari tokoh Islam sebagai calon wakil presidennya di periode tahun 2014 sampai 2019.

Siklus itu tampakanya akan terulang pada saat ini. Jika kita mau melihat kembali kejadian ke belakang, Islam dan Nasionalisme di Indonesia, sejak mulanya negara ini berdiri memang sudah cukup akur. Prinsip berpolitik seperti ini lazimnya dipegang secara kukuh dalam ideologi politik PDIP dibawah kekuasaan Megawati Soekarno Putri.

Dari awal berdirinya bangsa Indonesia, Soekarno memang dekat dengan KH Hasyim Asyari. Kedekatan Sang Kiai dengan tokoh-tokoh Nasionalis seperti Bung Karno contohnya sudah terjadi saat mereka berdua menyokong kemerdekaan Indonesia. Malah sampai-sampai salah satu jargon yang diambil dari pepatah Arab sering dijadikan legitimasi untuk membantu mengungkit sentimen nasionalisme masyarakat Indonesia, hubb al-Wathan min al-Iman (nasionalisme merupakan bagian dari Iman).

PDIP selama ini memang sangat mengakomodasi dengan kelompok Islam, terutama akar rumput atau muslim rural seperti masyarakat Nahdlatul Ulama (NU). Semasa Taufik Kiemas hidup, upaya mengakurkan ideologi Islam dan nasionalisme sangat dominan. Misalnya, membentuk Baitul Muslimin Indonesia (BMI). Saat itu PDIP mengakomodasi tokoh-tokoh elite NU agar bergabung.

Mengakurkan ideologi Islam dan nasionalis saat ini sangat penting. Apalagi ketika problem-problem sosial, politik dan ekonomi mencuat ke permukaan. Dan terkadang bisa melunturkan rasa kecintaan terhadap nasionalis. Dalam bidang ekonomi, misalnya, era globalisasi pasar (free market) sudah nyata-nyata melunturkan kebudayaan dan identitas bangsa.

Selain itu, persoalan sosial-politik secara bertubi-tubi menghantam serta menggerogoti nasionalisme ke-Indonesiaan tersebut. Dewasa ini, misalnya, sebagian kaum muslim dengan komunitasnya atau organisasinya sering mengaspirasikan supaya tegaknya peraturan daerah (perda) syariah, yang dianggap bertentangan dengan konstitusi kebangsaan Indonesia.



TERBARU
Terpopuler

[X]
×