Sumber: Kompas.com | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para pakar hukum tata negara merekomendasikan Presiden Joko Widodo melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap mereka yang akan duduk di kursi menteri pada kabinet pemerintahan periode 2019-2024.
Rekomendasi tersebut dipaparkan dalam konferensi pers Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/9).
Baca Juga: Presiden Joko Widodo bikin kontes nama Ibukota baru
"Untuk memastikan betul agar orang-orang yang masuk ke dalam kabinet adalah yang memiliki rekam jejak dan integritas yang bagus, Presiden Jokowi perlu melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada calon menterinya," ujar salah satu pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono.
Demi menghindari calon menteri yang tidak memiliki integritas dan kompetensi, maka uji kepatutan dan kelayakan itu bisa menjadi langkah yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk kabinet kerjanya mendatang.
Mekanisme tersebut, lanjut dia, dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga, semisal KPK, PPATK, Komnas HAM dan sebagainya.
"Lembaga-lembaga itu bisa memberikan pendapat kepada Presiden dalam mempertimbangkan dan memutuskan seseorang yang layak menjadi menteri atau tidak," ungkap Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember ini.
Baca Juga: Jokowi minta tendangan pajak lagi
Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jantera Bivitri Susanti menambahkan, tidak hanya uji kepatutan dan kelayakan, Presiden juga perlu menetapkan kriteria calon menteri.
"Kriteria calon menteri dibutuhkan oleh Presiden, kemudian disampaikan ke publik supaya seluruhnya tahu seperti apa yang dibutuhkan di pemerintahan ke depan," papar Bivitri.
Rekomendasi tersebut akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo, dalam waktu dekat.
Rekomendasi itu berawal dalam peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/8). Kala itu, Presiden Jokowi meminta pakar hukum tata negara supaya mereka mengkaji format kabinet presidensial yang ideal kedepan.
"Bapak ibu super ahlinya. Saya titip, tolong dipikirkan dan tolong dirancang bagaimana respon hukum tata negara yang sudah sangat berubah," ujar Jokowi.
Baca Juga: Berjalan sejak 2018, Jokowi minta industri 4.0 berjalan di 5 sektor unggulan
"Bukan hanya format kabinet presidensial saja. Tapi hukum dan administrasi tata negara keseluruhan juga," lanjut dia. (Christoforus Ristianto)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Diminta Pilih Menteri Baru Lewat Fit and Proper Test"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
