kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.980
  • EMAS697.000 -0,71%
  • RD.SAHAM 0.53%
  • RD.CAMPURAN 0.27%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.13%

Keberlanjutan reformasi sektor keamanan


Senin, 15 April 2019 / 10:13 WIB

Keberlanjutan reformasi sektor keamanan

Dalam periode 2014-2019, Reformasi Sektor Keamanan (Security Sector Reform/SSR) sebagai agenda transisional reformasi hampir terlupakan. Pemerintah dan para penasihat ahlinya menganggap SSR sudah selesai (tuntas), sebab demokrasi Indonesia dinilai telah terkonsolidasikan. Dengan demkkian, patut dipertanyakan, apa parameter demokrasi sudah terkonsolidasikan? Cukupkah orang bebas berunjuk rasa? Sedangkan demokrasi Indonesia belum berjalan secara substansial namun prosedural. Jadi, dalam hubungannya dengan SSR, supremasi sipil pun belum bisa dikatakan sudah established.

TNI juga masih rawan terperosok dalam kancah politik. Sementara politik kenegaraan yang seharusnya diperlihatkan TNI bukanlah dengan penerjunan militer "mengawal" secara partisan demonstrasi massa di Monas. Pendapat dan pemikiran Panglima TNI pun bisa disampaikan dalam rapat kabinet dengan Presiden lewat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dan, bukan malah menunjukkan diri sebagai bagian dari massa yang harus diperhitungkan.

Bisa dinilai, demokrasi Indonesia saat ini belum terkonsolidasikan, dengan SSR yang belum tuntas sebagai salah satu indikatornya. Sebagai contoh, Panglima TNI bisa memutuskan begitu saja lewat media massa, keinginan institusinya menyalurkan kolonel dan jenderal non-job, yang segera harus bisa diterima oleh birokrasi sipil kementerian dan lembaga pemerintah, minimal setingkat eselon 1 dan 2.

Birokrasi sipil juga seperti tampak dipaksa harus bisa segera menampung mereka, yang tidak hanya untuk eselon 1 dan 2. Tetapi juga di jenjang eselon di bawahnya, tanpa mengharuskan tentara mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dulu, seperti diatur UU TNI Nomor 34/2004. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pun menyatakan siap dan sudah sesuai, tanpa menghiraukan UU ASN yang mensyaratkan proses lelang terbuka.

SSR dan reformasi manajemen militer sejalan sifatnya. SSR yang berjalan baik, pasti akan mendorong pimpinan TNI memperbaiki manajemen secara komprehensif. Ini termasuk proses perekrutan dan promosi di dalam tubuh TNI, yang harus dilakukan secara profesional. Terutama, untuk ranking kolonel ke atas tanpa mengabaikan analisis beban kerja. Tapi, realitas berlangsung kontradiktif. Alih-alih menyelesaikan pekerjaan rumah SSR, TNI malah masuk kembali ke ranah sipil untuk mengerjakan tugas bukan bidangnya.

Dalam dua tahun terakhir, para komandan memerintahkan prajurit terjun ke sawah, melakukan normalisasi sungai, menjaga bandara dan stasiun, dan terlibat mengerjakan infrastruktur. Pekerjaan rumah lama, seperti membuat aturan pelibatan TNI dalam tugas-tugas perbantuan (sipil), malah belum dibuat untuk bisa mengawal pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang tanpa melanggar HAM. Padahal, ini amanat reformasi untuk mengakhiri praktik dwifungsi TNI selama beberapa dasawarsa Orde Baru dan membawanya ke jalan baru menuju tentara profesional.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Redaksi | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0586 || diagnostic_web = 0.3417

Close [X]
×