kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |

Kelas menengah dan perpajakan Indonesia


Kamis, 30 Mei 2019 / 09:05 WIB

Kelas menengah dan perpajakan Indonesia

 

Memasuki pertengahan kedua bulan Ramadan, kondisi di Tanah Air lebih terasa religius dibandingkan dengan situasi politik akhir-akhir ini. Masalah keagamaan (religiusitas) sangat penting bagi penduduk di Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Amerika Latin.

Berdasarkan hasil survei Pew Research Center, Indonesia ternyata termasuk salah satu bangsa yang memiliki religiusitas sangat tinggi, sekitar 93% dari penduduk meyakini hal tersebut. Kondisi ini rupanya tidak terjadi di benua Eropa, Amerika Utara, Asia Timur, atau Australia.

Dapat disimpulkan bahwa rata-rata penghasilan penduduk berkorelasi negatif dengan tingkat religiusitas suatu negara. Semakin tinggi penghasilannya akan semakin tidak religius.

Selama kurun waktu dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai kestabilan dan relatif tinggi. Efeknya adalah telah mendongkrak pendapatan per kapita yang mencapai US$ 3.927 atau sekitar Rp 56 juta per tahun pada 2018.

Jumlah kelas menengah di Indonesia juga terus bertambah. Diproyeksi pada 2021 nanti jumlah kelas menengah bisa tembus 45 juta penduduk dan meningkat dua kali lipat menjadi 85 juta penduduk di tahun berikutnya. Pertambahan kelas menengah ini, sejatinya bisa membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesejahteraan.

Saat ini, setidaknya 52 juta orang masuk kelas menengah yang punya kontribusi sekitar 43% dari total konsumsi rumah tangga. Kelas menengah yang lebih besar bisa membantu mempercepat pertumbuhan konsumsi.

Kelas menengah juga dapat menjadi pendukung kuat tata kelola yang lebih baik dan memberi pendapatan lewat pajak. Ini diperlukan sebagai sarana menyediakan layanan umum seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, serta memulai usaha yang menciptakan lapangan kerja.

Sayangnya, terkait dengan penerimaan pajak dari kelas menengah (dikategorikan sebagai pengusaha dan pekerjaan bebas) satu dekade terakhir menunjukkan stagnasi. Pada 2006 kontribusinya mencapai Rp 1,8 triliun dan meningkat menjadi Rp 7,4 triliun pada tahun 2017.

Tingkat partisipasi wajib pajak kategori ini dalam pembayaran pajak juga terhitung sangat kecil dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan program pengampunan pajak pun hanya mampu menarik minat dan kesadaran 400.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi

Video Pilihan


Close [X]
×