kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kemerdekaan dan SDM Terbarukan


Jumat, 14 Agustus 2020 / 10:05 WIB
Kemerdekaan dan SDM Terbarukan
ILUSTRASI.


Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia diwarnai dengan keprihatinan segenap bangsa akibat pandemi Covid-19 dan terjadinya resesi ekonomi.

Namun demikian peringatan Hari Kemerdekaan tahun 2020 merupakan momentum untuk mawas diri lalu memperbaiki kualitas kerja segenap bangsa. Amat penting pembangunan manusia Indonesia khususnya membentuk sumber daya manusia (SDM) unggul yang terbarukan.

Memperbaiki kualitas dan daya saing SDM bangsa adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Perlu terobosan dalam pembangunan manusia agar bisa membuahkan produktivitas yang tinggi serta meningkatnya nilai tambah lokal. Saatnya kerja yang cerdas dan berkualitas, bukan kerja asal kerja.

Indonesia kerja bersama disemangati oleh nilai tradisi keindonesiaan yang telah membumi berabad-abad. Esensi kerja bersama adalah "holopis kuntul baris" yang identik dengan perilaku gotong royong ajaran leluhur bangsa. Lalu diformulasikan secara ideologis oleh Presiden RI pertama Soekarno.

Keniscayaan persaingan ekonomi dunia dan masalah krusial kemasyarakatan membutuhkan bermacam inovasi sebagai solusinya. Untuk itu perlu mengembangkan kapasitas inovasi bangsa. Proses inovasi sangat dinamis dan membutuhkan SDM terbarukan.

Untuk itu harus terus mengembangkan kapasitas iptek dan inovasi daerah. Khususnya dengan mencetak SDM terbarukan yang memiliki kompetensi dan gigih berinovasi diberbagai bidang. SDM itu dicetak lewat pendidikan di dalam maupun luar negeri. Tidak jarang proses inovasi sangat terkait dengan perkembangan global.

Proses inovasi bisa berupa teknologi tepat guna yang berbasis sumber daya lokal. Tetapi juga bisa terkait dengan teknologi tinggi atau hi-tech yang berkembang di luar negeri.

Inovasi teknologi teknologi tepat guna sangat penting untuk meningkatkan produktivitas hasil panen masyarakat. Teknologi tepat guna itu sangat bermanfaat karena mampu melipatgandakan produktivitas dan mendongkrak penghasilan masyarakat luas.

Anugerah kemerdekaan harus dijadikan momentum untuk menyebarkan dan mengembangkan inovasi teknologi hasil putra putri bangsa. Itu bisa berkelanjutan dan semakin pesat jika terdapat SDM terbarukan yang cukup dalam berbagai lini kehidupan bangsa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada semua pihak agar menyiapkan SDM usia produktif dengan baik. Oleh sebab itu perlu menyiapkan sebanyak mungkin SDM terbarukan. Baik SDM yang menggeluti hi-tech atau teknologi canggih maupun teknologi tepat guna yang sangat dibutuhkan oleh usaha rakyat. Untuk mencetak dua kategori SDM teknologi tersebut dibutuhkan program yang progresif dan luar biasa.

Perlu terobosan program untuk mencetak SDM terbarukan, baik teknologi tepat guna lewat penataan pendidikan vokasi yang lebih sesuai dengan usaha rakyat dan kondisi pasar. Sedangkan untuk mencetak SDM teknologi yang tergolong hi-tech perlu reorientasi atau peninjauan kembali program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pada saat ini LPDP mengelola dana abadi untuk pendidikan senilai triliunan rupiah.

Reorientasi pada intinya penambahan program dan pengalokasian dana untuk pengiriman lulusan SMA/SMK berbakat untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi luar negeri dalam program studi (prodi) teknologi tinggi. Karena prodi tersebut belum ada atau kurang memadai pada perguruan tinggi di dalam negeri.

Data kependudukan di negeri ini menunjukan bahwa jumlah pemuda mencapai 62 juta orang. Definisi pemuda menurut undang-undang adalah warga negara dengan rentang usia antara 16 hingga 30 tahun.

Rentang umur tersebut merupakan usia emas untuk proses kreativitas dan inovasi. Usia emas bagi inovator terlihat pada geniusitas belia pendiri perusahaan multinasional Facebook dan Google saat melahirkan karya besarnya.

Memperbaiki LPDP

Terobosan memberikan bea siswa ikatan dinas bagi siswa berprestasi dari sekolah menengah untuk belajar di luar negeri patut diperluas. LPDP yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2010 tentang Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) mestinya menjadi ujung tombak dalam mencetak SDM terbarukan sejak usia belia.

Program bea siswa luar negeri LPDP selama ini hanya fokus untuk program S-2 dan S-3 hal itu kurang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kurang efektif mencetak SDM teknologi berkelas dunia.

Masyarakat melihat LPDP kini dalam kondisi quo vadis. Mestinya LPDP mampu menjadi navigator yang bisa membuka jalan bagi anak muda bangsa untuk menatap kemajuan dan kendalikan revolusi teknologi. Navigator yang mampu mengarahkan lulusan SMA menuju negara-negara maju yang menyediakan pendidikan tinggi terkemuka.

Sejak LPDP dibentuk, publik melihat kurang adanya rasa keadilan dalam program beasiswa luar negeri. Program yang elitis tersebut cenderung berpihak kepada yang kaya dan orang kota besar karena mereka punya fasilitas dan uang untuk mendapat Letter of Acceptance (LoA) atau conditional letter dari perguruan tinggi luar negeri.

Sementara siswa yang kurang mampu atau dari pelosok daerah kesulitan memperoleh LoA. Karena untuk dapatkan itu prosesnya panjang dan membutuhkan dana dan kemampuan bahasa asing yang lebih. Hal ini tentunya memberatkan yang berasal dari daerah dan keluarga tidak mampu.

Mestinya LPDP meniru program beasiswa yang bernuansa affirmatif action yang pernah dijalankan oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bacharuddin Jusuf Habibie pada tahun 80-an yang berhasil mengirimkan sekitar 2 ribu pemuda dari berbagai kalangan dan tingkatan sosial untuk belajar ke luar negeri.

Dalam program Habibie tersebut, siapapun, baik orang kota atau desa, kaya atau miskin bisa ikut tahapan seleksi beasiswa ikatan dinas. Kemudian kalau mereka lolos seleksi akademis mereka dibantu proses mendapatkan LoA dan kemahiran berbahasa asing. Hal itu adalah tugas pemerintah melalui kerjasama dengan konsultan pendidikan internasional.

Setelah itu baru dikuatkan dengan ikatan dinas sebelum mereka berangkat ke LN. Substansi surat ikatan dinas juga sangat jelas, termasuk penempatan dan kewajiban setelah lulus pada lembaga pemerintah maupun BUMN industri strategis. Semua sudah diarahkan sangat detail dan sistemik sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangsa.

Arah dan sasaran LPDP perlu segera direvisi agar bisa optimal mengarahkan segenap usahanya guna mencetak pemimpin masa depan yang inovatif dan tersebar di berbagai lini kebangsaan.

Penulis : Bimo Joga Sasongko

Ikatan Alumni Program Habibie, Wakil Sekjen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×