Reporter: Harian Kontan | Editor: Tri Adi
Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2019. Pertanyaannya, apa kriteria menteri Kabinet Kerja Jilid II?
Mungkin Jokowi akan menyenangkan semua pihak sebagai balas budi bagi mereka yang telah membantu dalam memenangi pemilihan presiden (Pilpres). Tetapi mestinya itu bukan berarti bagi-bagi kursi kabinet. Bahkan Jokowi juga merangkul partai politik lain yang selama ini menjadi oposisi. Lantas, kriteria apa yang patut untuk dipertimbangkan?
Pertama, berintegritas tinggi. Sungguh, integritas merupakan salah satu kriteria penting untuk posisi menteri. Integritas itu merupakan simbol hati nurani yang senantiasa menyuarakan kebenaran sejati. Oleh karena itu, hati nurani hendaknya menjadi pertahanan yang kokoh dalam menepis setiap godaan.
Kedua, profesional dan berpengalaman. Kriteria ini tak bisa ditawar lagi lantaran posisi menteri bukan jabatan coba-coba. Terlebih menteri keuangan yang bertugas membantu presiden menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan negara.
Ringkas tutur, posisi menteri keuangan wajib diisi profesional, bukan dari partai politik agar kementerian keuangan tidak menjadi sapi perah bagi partai politik. Tantangan ekonomi Indonesia masih berat. Kini pertumbuhan ekonomi global belum menunjukkan perubahan. Maka Bank Dunia merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 2,9% menjadi 2,6% pada 2019. Prediksi Dana Moneter International (IMF) pertumbuhan ekonomi global juga cuma 3,3%. Forum Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2019 dari 3,7% menjadi 2,6%.
Salah satu sebabnya adalah perang dagang antara AS dan China. Akibatnya, banyak negara termasuk Indonesia terpapar penurunan nilai ekspor. Indonesia boleh bersyukur dengan pertumbuhan ekonomi 5,07% pada kuartal I-2019. Tapi Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor turun 10,8% menjadi US$ 12,60 miliar per April 2019. Artinya, tantangan ekonomi Indonesia makin berat. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan pengeluaran pemerintah (government spending).
Pengeluaran konsumsi rumah tangga berkontribusi paling tinggi terhadap produk domestik bruto (PDB) 2,75%. Untuk itu, pemerintah terus mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga seperti bantuan sosial sekitar Rp 96 triliun, kenaikan gaji pegawai negeri dan THR dan gaji ke-13 bagi pegawai negeri, TNI-Polri dan pensiunan.
Untuk itu, bank dan perusahaan pembiayaan (multifinance) dituntut bisa mendorong konsumsi rumah tangga dengan menyalurkan kredit konsumsi berupa kredit pemilikan rumah (KPR), kredit pemilikan apartemen (KPA) dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Kredit konsumsi itu merupakan salah satu indikator bergairahnya sektor riil.
Ketiga, visioner. Dengan bahasa lebih bening, menteri harus mampu melihat jauh ke depan. Menteri jangan hanya bekerja di belakang meja tetapi harus melakukan pengecekan langsung di lapangan.
Keempat, memperbaiki jenjang di bawahnya. Menteri tidak bisa bekerja sendiri tanpa dibantu jajarannya sedangkan struktur organisasi kementerian biasa gemuk sehingga sulit bergerak. Oleh karena itu, menteri harus berani mengubah struktur organisasi kementeriannya supaya lebih bernas untuk menghadapi tantangan yang penuh onak duri.
Rasanya hanya orang muda yang enerjik, semangat tinggi, bervisi jauh yang berani untuk melakukannya. Jokowi sudah menyampaikan pesan secara terbuka akan merangkul anak muda untuk duduk dalam kabinet karena industri 4.0 yang sarat teknologi informasi.
Semua sektor bakal terkena disrupsi teknologi (disruptive technology). Demikian pula industri perbankan dengan serbuan perusahaan teknologi finansial (tekfin) pinjam-meminjam yang baru berkembang tiga tahun lalu.
Per Mei 2019, penyaluran kredit perusahaan tekfin mencapai Rp 41,04 triliun tumbuh 81,11% dibandingkan dengan 2018 atau year to date (ytd) Rp 22,66 triliun (Kontan, (3/7) 2019).
Namun, calon debitur harus bertindak hati-hati dengan mengetahui persis syarat dan ketentuan pinjaman berbasis teknologi informasi. Katakanlah, pilih tekfin yang sudah mengantongi izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pahami besaran suku bunga, biaya denda atau penalti per hari dan tenor pinjaman. Alhasil, debitur tidak terjebak dengan pinjaman yang maha cepat namun berbunga yang boleh dikatakan mencekik leher.
Kelima, keuangan syariah amat diharapkan dapat lebih berkembang pesat dengan hadirnya Maruf Amin sebagai Wakil Presiden. Amin sungguh ditantang untuk mampu mengembangkan keuangan syariah termasuk perbankan syariah. Karena kontribusi perbankan syariah masih di bawah 5% dari total kredit perbankan nasional.
Keenam, opinion leader (pemuka pendapat). Lebih dari itu, menteri wajib berfungsi sebagai opinion leader. Paul Lazarsfeld, seorang ahli dan peneliti komunikasi pada 1930 terkenal melalui apa yang disebut opinion leader. Dalam risetnya di bidang komunikasi pembangunan, Lazarsfeld menyimpulkan bahwa masyarakat di wilayah-wilayah pedesaan dan masyarakat madani (civil society) tidak dapat mengenyam program-program pembangunan yang dirancang dari wilayah-wilayah metropolitan dan sentra-sentra pengetahuan modern karena bahasa yang dipergunakan terlampau sulit dimengerti. Akibatnya, program pembangunan menarik yang dirancang di pusat tak dapat diaplikasikan di daerah.
Oleh sebab itu, diperlukan seorang di daerah untuk menjadi jembatan ke arah pemahaman bersama. Organisasi atau tokoh yang berperan sebagai aufklarung di desa itu dinamai opinion leader. Dia bertugas untuk menjadikan yang sulit menjadi tercerna.
Dalam pandangan ilmu komunikasi, itu disebut Two Steps Flow Theory (aliran komunikasi bertahap ganda) yakni bahwa informasi yang disampaikan (message) tidak tertuju langsung kepada audiens (khalayak). Informasi itu akan terlebih dahulu dicerna oleh pemuka pendapat dan mereka akan melanjutkan informasi tersebut kepada audiens dengan bahasa khalayak (Menurut Rm. Agus Alfons Duka, SVD dalam D. Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta, Pr, Imam di Ambang Batas, Kanisius, 2009).
Sarinya, menteri harus mampu menjadi pemuka pendapat dan menerjemahkan visi misi presiden dengan cantik. Dengan demikian, kabinet Jokowi-Amin sangat diharapkan mampu membangun Indonesia menjadi lebih adil dan makmur secara merata.♦
Paul Sutaryono
Staf Ahli Pusat Studi BUMN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
