Kualitas sumber daya manusia

Reporter: Cipta Wahyana | Editor: Tri Adi

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi visi utama lima tahun mendatang. Presiden Jokowi menegaskan hal itu dalam pidato di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 16 Agustus lalu. Untuk mendukung program itu, Jokowi menyebut perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai jurus utamanya.

Banyak pihak mengapresiasi tekad pemerintah. Ketika pembangunan infrastruktur sudah bergulir sesuai dengan rencana, sangat beralasan jika pemerintah beralih ke pembangunan SDM yang akan menjadi aktor utama pembangunan ekonomi. Tanpa kompetensi yang cukup, produktivitas SDM tak akan maksimal.

Di era bonus demografi, pembangunan kualitas SDM kian menemukan momentumnya. Sebab, tanpa bekal pendidikan dan ketrampilan yang mumpuni, para pencari kerja terancam tak terserap industri.

Namun, tak sedikit pula pengamat dan pakar yang mengingatkan agar pemerintahan Jokowi tak terjebak dalam retorika. Upaya ekstra untuk menggenjot kualitas SDM sudah pasti membutuhkan biaya besar. Masalahnya, niat mulia pemerintah itu kurang tecermin dalam rancangan bujet tahun 2020 mendatang.

Di sektor pendidikan, misalnya, pemerintah hanya mengalokasikan kenaikan anggaran 5,7% jika dibandingkan 2019.

Tapi, penentu hasil pembangunan SDM bukan cuma dana. "Cara", yang terdiri dari kualitas program dan intensitas eksekusi, juga penting. Duit boleh banyak, tapi jika cara membelanjakannya tak tepat, hasilnya tak akan maksimal.

Tidak bisa disangkal, secara nominal, anggaran pendidikan sudah besar. Tahun depan, angkanya mencapai Rp 505,8 triliun. Jika dibandingkan bujet di awal tahun pemerintahan Jokowi yang Rp 353,4 triliun, bujet tahun depan itu melompat 43%. Nah, pemerintah kudu melakukan otokiritik soal ini: apakah hasilnya sudah sebanding dengan lonjakan bujet tersebut?

Kembali ke pidato Jokowi. Di depan para wakil rakyat, ia menyatakan bahwa program-program pendidikan pemerintah memerlukan terobosan agar hasilnya maksimal. Sayang, Jokowi tidak menjabarkan terobosan yang akan dijalankan pemerintah secara detil. Padahal, "terobosan" menjadi kata kunci yang bisa menjadi pembenaran kenaikan bujet pendidikan tahun depan yang mini itu. Dana boleh sama, tapi jika program terobosan itu lebih efektif, hasilnya bisa berbeda.

Jadi, mari kita tunggu terobosan pemerintah itu. Lagi-lagi, semoga tak berhenti di panggung pidato.♦

Cipta Wahyana

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News