kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Lahan sebagai faktor produksi


Jumat, 01 Maret 2019 / 12:00 WIB

Lahan sebagai faktor produksi

Ada yang menarik dari debat capres putaran kedua untuk kita cermati. Kedua capres mengulas soal ketimpangan penguasaan lahan yang berdampak terhadap persoalan pembangunan di Indonesia. Mereka saling beradu argumen tentang masalah tersebut. Malahan, ada salah satu capres sempat menyindir lawan debatnya, yang juga menguasai lahan yang luas.

Tak selesai di arena debat, soal penguasaan lahan itu pun menjadi trending topic di media sosial dan menjadi debat panas di media televisi. Publik yang selama ini tidak melek literasi tentang hak penguasaan lahan, mulai mencari-cari sumber informasi tentang hal tersebut, terutama tentang apa itu Hak Guna Usaha (HGU).

Meskipun demikian, kita tidak mengharapkan, masalah lahan hanya menjadi isu sesaat, yang hilang ditelan isu populis lainnya, tanpa ada solusi penyelesaian. Karena penguasaan lahan merupakan masalah akut yang harus segera diselesaikan. Kalau tidak, masalah ketimpangan, kemiskinan, dan konflik tenurial atau lahan ini akan terus menyeruak dan mengancam pembangunan. Apalagi, dampak terbesarnya adalah terjebaknya kita ke dalam middle income trap, karena tidak meratanya distribusi faktor produksi.

Dalam sistem produksi, lahan merupakan salah satu input produksi penting. Terutama di Indonesia, yang basis pembangunan ekonomi masih di dominasi oleh sektor pertanian dan ekstraktif. Sehingga, penguasa lahan adalah penguasa faktor produksi dan sekaligus penguasa ekonomi.

Faktanya demikian. Sepuluh orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes adalah penguasa lahan terluas di Indonesia. Sebagian besar bisnis mereka di sektor perkebunan sawit, pertambangan, kehutanan, dan properti. Mereka bisa menguasai lahan ratusan ribu hektare, bahkan jutaan hektare. Coba bandingkan dengan para petani gurem yang hanya menguasai 0,3 hektare saja.

Tak ayal, ketimpangan pendapatan sangat akut di Indonesia. Berdasarkan penelitian Oxfam di 2017, empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 100 juta masyarakat termiskin di Indonesia. Indonesia masuk ke dalam enam besar negara yang paling tinggi ketimpangannya di dunia.

Sebenarnya, banyak isu yang muncul dalam debat capres kedua, namun respon publik lebih mengarah ke isu lahan. Harus kita akui, respon itu muncul karena salah satu capres membuka data kepemilikan lahan capres yang lain. Rasa ketidakadilan menyeruak, karena selama ini masyarakat merasakan begitu sulitnya akses terhadap lahan, tak hanya di perkotaan namun juga di pedesaan. Apalagi, informasi kepemilikan lahan itu selalu ditutup-tutupi oleh penguasa.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi

Video Pilihan


Close [X]
×