kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |

Lampu hijau mobil listrik


Jumat, 23 Agustus 2019 / 11:10 WIB

Lampu hijau mobil listrik


Selamat datang babak baru industri otomotif. Indonesia resmi memasuki era kendaraan ramah lingkungan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan. Beleid ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menjadi lampu hijau bagi mobil listrik untuk melaju di jalanan.

Pelaku industri pun menyambut sumringah. Pasalnya, aturan tersebut bakal memuluskan pabrikan otomotif untuk memboyong barisan mobil listriknya ke Indonesia. Sebelumnya, mereka hanya menunggu kepastian yang tak menentu soal regulasi tersebut. Padahal, di tingkat dunia, berbagai negara telah memberi karpet merah bagi mobil listrik ini.

Regulasi mobil listrik mengingatkan kita pada letupan ekonomi digital yang dipelopori ojek dan taksi dalam jaringan (daring) atau online, serta jual beli berbasis elektronik (e-commerce) beberapa tahun lalu. Aturan terkait kedua industri digital ini berburu waktu dengan arus ekonomi berbasis internet yang tak terbendung. Era mobil listrik memang merupakan bagian dari derap revolusi industri 4.0 yang riuh dibicarakan.

Kendaraan ramah lingkungan adalah tren global. Terlihat dari armada mobil listrik yang tumbuh eksponensial. Per 2019, populasi mobil listrik yang lalu lalang di seantero dunia sudah menembus angka 5,6 juta unit. Jumlah ini merangsek naik 64% dari jumlah tahun 2018. Demikian dilansir oleh yayasan nonprofit, Centre for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Wrttemberg yang berbasis di Stuttgart, Jerman.

Ada banyak konsekuensi dari Perpres mobil listrik, salah satunya harga yang lebih terjangkau menjadi harapan utama konsumen. Mobil listrik memang harusnya lebih murah agar jadi mobil rakyat atau biasa disebut mobil sejuta umat. Bila bisa terealisasi, dampak kebijakan ini cukup masif, termasuk dalam mengurangi polusi udara. Mobil listrik ini bisa menurunkan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membebani neraca perdagangan (impor) dan APBN karena subsidi.

Perpres 55/2019 yang memuat banyak insentif diharapkan mendorong pabrikan memproduksi mobil listrik sesuai dengan profil pendapatan masyarakat Indonesia dan tanpa struktur pajak berlapis yang membuat harganya wah. Sebab di tingkat global pun mobil listrik yang dijual saat ini sebetulnya termasuk masih berharga premium.

Kabar baiknya, Perpres mobil listrik sudah mengatur secara komplit dalam skala industri, termasuk mendorong manufaktur sebagai elemen pendukung. Alhasil, rantai pasok (supply chain) industri mobil listrik dapat diandalkan berkontribusi bagi perekonomian.

Dalam beleid ini juga tertuang secara rigid angka Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pabrikan otomotif harus memenuhi angka 80% kandungan lokal hingga tahun 2029. Di masa transisi 2019 sampai 2021 bahkan, TKDN sudah harus mencapai angka minimum 35%. Artinya, pabrikan harus konkret menyatakan komitmen investasinya di industri. Agar dapat menikmati serangkaian insentif yang diberikan oleh pemerintah, termasuk pembebasan aneka jenis pajak yang berpengaruh terhadap harga (pasar).

Sebagai acuan, TKDN mobil bermesin bahan bakar fosil saat ini mencapai 85%. Angka ini diperoleh setelah puluhan tahun. Membangun industri otomotif dari hulu ke hilir memang butuh waktu dan periode transisi.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0024 || diagnostic_web = 0.1606

Close [X]
×