Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Mpok Yati, namanya, bertanya-tanya mengapa dia tidak mendapat dana bantuan sosial. Pertanyaan itu sejatinya terlontar sejak bulan Januari 2021.
Mpok Yati, warga Tangerang Selatan, hampir saban bulan mendapatkan bantuan berupa sembako selama 2020. Lumayan, untuk membantu mengepulkan asap dapur, karena ia sempat tidak bekerja. Bulan lalu, ia berusaha mencari tahu ke Ketua RT tempatnya berdomisili, apakah tetap mendapatkan bantuan. Soalnya, mulai bulan lalu, Pemerintah memberikan bantuan tunai, Rp 300 ribu, bukan lagi paket sembako.
Ternyata, nama Mpok Yati tak terdaftar. Sebelumnya, Mpok Yati selalu mendapatkan bansos berkat pengaturan dari Pak RT. Dia tahu siapa saja warganya yang membutuhkan bantuan. Paket sembako dibagi dua, sehingga bisa dinikmati oleh dua KK. Alhasil, penerima bansos jadi lebih banyak. Pernah juga pemberiannya digilir, bulan ini keluarga A dapat bantuan, bulan berikutnya keluarga B.
Para warga yang bersangkutan tidak keberatan dengan cara itu, karena toh mereka sama-sama membutuhkan. Nilai sembako yang, bisa jadi, sudah disunat pun tak jadi masalah, asalkan semua bisa dimasak dan layak dimakan.
Karena isu korupsi, tahun ini bansos dibagikan dalam bentuk uang. Pengambilannya lebih tertib, dengan Kartu Keluarga dan KTP. Tapi, nama Mpok Yati tidak tercantum, sehingga ia tak dapat bansos lagi.
Selain kisah Mpok Yati, ada pula cerita satu keluarga bisa mendapatkan dua dana bansos, karena suami istri terdaftar semua. Alhasil, menurut Mpok Yati, bansos layaknya undian, kalau pas lagi untung, bakal dapat atau sebaliknya.
Distribusi bantuan sosial tidak pernah mudah. Dari awal pemberian bansos tahun lalu, kita sudah menduga hal tersebut. Salah satu sebabnya karena data penerima yang simpang siur. Tidak gampang langsung mendata jutaan keluarga terdampak pandemi, dalam waktu singkat. Alhasil, selama berbulan-bulan, bisa jadi distribusi paket bansos mengandalkan kepiawaian Ketua RT, seperti dialami Mpok Yati.
Saat kebijakan pemberian bansos berubah, wajar bila orang berharap ada perbaikan pemberian di lapangan. Hal itu, sebenarnya, bisa disaring dari usulan warga. Misalnya seperti yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, terkait distribusi bansos. Ada lebih dari 36 ribu masukan, yang dikatakan akan jadi evaluasi bansos. Kalau data dan distribusi diperbaiki, Ketua RT tak pusing urusan bansos.
Penulis : Hendrika Y.
Managing Editor
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
