kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Mantra literasi penangkal noda demokrasi


Rabu, 17 Oktober 2018 / 15:35 WIB
Mantra literasi penangkal noda demokrasi

Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi

Masa kampanye pilpres dimulai, hilir masih jauh untuk dikayuh. Namun terasa jeram mulai mengadang. Sejak pemilihan umum nasional tahun 2009 dan tahun 2014 ada gelanggang baru untuk penggalangan massa. Jika sebelumnya kampanye dalam bentuk pawai, pertemuan besar di lapangan terbuka menjadi arena utama kini media sosial jadi ranah baru.

Dapat dicermati, dalam dua pemilu terakhir itu kita melihat perjumpaan massa, mendapat saingan berat dengan adanya media sosial, yang telah menghasilkan lapangan baru untuk berkompetisi, saling cari simpati, debat juga mencerca para pesaing. Pertanyaan kemudian adalah ketika media sosial makin berkembang dan mulai mengungguli pertemuan massal yang bersifat fisik, apakah kompetisi atau kontestasi politik berjalan baik atau sebaliknya?

Atau dengan narasi lain, apakah media sosial telah menisbahkan hal positif yang efektif bagi situasi demokrasi deliberatif. Sebab sekedar memanggil ingatan pengerahan massa lewat pawai meninggalkan noda demokrasi dalam wujud keributan, anarkis serta bentrokan dari benturan kelompok massa.

Untuk menjawab pertanyaan diatas dalam konteks pemilihan umum tahun 2019, dapat kita berpijak pada teori kritis dari Jurgen Habermas dimana teori ini ditawarkan pertama kali oleh generasi Mazhab Frankrut (Frankruter Schule) yang dibangkitkan lagi oleh beliau dengan paradigma baru.

Dalam teori tersebut dikatakan bahwa konektivitas sosial media akan mengganggu stabilitas penguasa otoriter, tapi juga akan mengikis kepercayaan publik pada demokrasi. Sosmed bisa berperan membuka ruang demokrasi dan pluralisme secara global dan menghubungkan orang agar suara mereka didengar. Tapi dapat menjadi ancaman demokrasi dan pluralisme.

Terasa tak berlebihan jika majalah asal Inggris, The Economist, dalam edisi 4 November-10 November 2017 sampai menulis headline Social medias threat to democracy? Ingin menunjukkan paradok dari sosial media dijadikan alarm media tersebut. Faktanya memang sosmed bisa bermanfaat untuk kebaikan bermuara pada kedewasaan demokrasi, tapi bisa juga disalahgunakan. Ada beberapa contoh peran besar sosmed yang mampu mempengaruhi situasi politik suatu negara.

Pada 6 April 2009 di Moldova, demonstran memprotes hasil pemilihan legislatif di Moldova yang dimenangkan Partai Komunis Republik Moldova. Kemenangan partai tersebut, dianggap palsu. Demonstran menghendaki adanya perhitungan ulang pada proses demokrasi itu. Sebagian besar demonstran, memanfaatkan Twitter untuk berdiskusi dan mengorganisir massa dan perjuangan mereka.

Di Mesir pada tahun 2011, tumbangnya sang penguasa Presiden Husni Mubarak berawal dari peran sosmed. Protes terhadap pemerintah oleh seorang bloger Mahmod Salem, pada akun pribadinya rupanya menjadi bara yang menyemangati para demonstran.

Di Hong Kong, wilayah independen Cina, aksi protes dengan memanfaatkan media sosial terjadi tahun 2014. Kala itu, masyarakat Hong Kong marah atas dihapuskannya pemilihan kepala pemerintahan Hong Kong secara langsung. Masyarakat Hong Kong, yang dipelopori para pemuda, memanfaatkan media sosial untuk menggalang kekuatan aksi massa.

Aksi massa mendapat balasan yang cukup kuat dari aparat setempat dengan menyemprotkan air, gas air mata, serta bubuk merica. Para demonstran membekali diri mereka dengan payung sebagai alat perlindungan. Payung yang dibawa tersebut, kemudian menjadi simbol perlawanan.

Sementara di Jerman, partai ultra kanan mendapatkan 12,6% kursi di parlemen dengan cara menyebarkan ketakutan melalui sosmed bahwa para pengungsi dari Suriah mendapat lebih banyak keuntungan dari orang asli Jerman sendiri.




TERBARU

Close [X]
×