Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Tri Adi
Panggung penguasa politik Malaysia akhirnya berubah. Dalam pemilihan umum ke-14, Barisan Nasional, yang dimotori oleh United Malays National Organization (UMNO) kalah dari kubu oposisi yang mengusung nama Pakatan Harapan.
Perhitungan suara secara cepat menunjukkan Pakatan Harapan meraih lebih dari separuh kursi di Dewan Rakyat. Lembaga legislatif Malaysia itu memiliki total 222 kursi. Sebagai negeri yang menganut sistim parlementer, perebut kursi terbanyak di legislatif otomatis berhak memegang kendali pemerintah.
Meski reputasi Barisan Nasional tengah babak belur, gara-gara skandal 1MDB, hasil perhitungan suara ini tetap dinilai mengagetkan oleh analis politik. Alasan yang paling sering disebut, ini merupakan kekalahan pertama Barisan Nasional.
Padahal, banyak analis memperkirakan sulit untuk mengalihkan suara kelompok mayoritas penduduk Malaysia dari Barisan Nasional. Dugaan semacam itu merujuk ke kesetiaan Barisan Nasional menjalankan program afirmatif warga Melayu yang merupakan penduduk mayoritas Negeri Jiran itu.
Lalu, apa yang membuat mayoritas pemilih di Malaysia akhirnya berpaling ke koalisi yang dibentuk partai oposisi? Penyelidikan atas dugaan korupsi di 1Malaysia Development Berhad (1MDB) memang merontokkan reputasi para petinggi Negeri Jiran, terutama Perdana Menteri Najib Razak.
Namun hasil polling yang digelar berbagai lembaga menyiratkan bukan skandal badan usaha milik Pemerintah Malaysia itu yang menjadi keprihatinan utama pemilih. Bak tipikal masyarakat di negara yang baru akrab dengan demokrasi, rakyat Malaysia lebih mencermati isyu yang mereka nilai bisa mempengaruhi kesejahteraan hidupnya.
Nah, isu yang menjadi senjata andalan koalisi oposisi yang dipimpin Mahathir Muhamad adalah pembatalan pemberlakuan good and sales tax (GST) serta pengkajian seluruh proyek infrastruktur yang diklaim memberatkan anggaran negeri itu. Kendati efektif secara politik, namun dua isyu itu dinilai bisa membawa efek samping yang bagi kesehatan anggaran Malaysia.
Benar atau tidaknya penilaian semacam itu, hanya waktu yang akan membuktikan. Kita hanya bisa berharap semoga saja para politisi di sini juga belajar dari tetangga. Tidak cuma membedah jurus mendulang suara, tetapi juga menimbang dampak baik buruk dari sebuah janji ke ekonomi negeri yang akan dipimpinnya di masa mendatang.
Thomas Hadiwinata
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
