Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.568
  • SUN94,17 -0,23%
  • EMAS655.000 -0,15%

Meluruskan polemik dana kelurahan

Kamis, 06 Desember 2018 / 17:14 WIB

Meluruskan polemik dana kelurahan

Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan telah menyiapkan dana alokasi umum (DAU) tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan pada 2019 dengan usulan Rp 3 triliun yang dikenal sebagai dana kelurahan. Dana ini dianggap sarat kepentingan pencitraan di masa kampanye ini yang pada mulanya tidak ada masalah dengan dana kelurahan.

Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, secara garis besar sejatinya ada lima alasan dana kelurahan harus segera cair. Pertama, wacana dana kelurahan itu berasal dari masyarakat dan sudah ada sejak dana desa digulirkan pemerintah. Bahkan ada beberapa desa menolak berubah status menjadi kelurahan.

Saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo tengah tahun lalu, Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) pertengahan tahun ini menyatakan dana kelurahan mendesak untuk dicairkan. Lantaran banyak warga tinggal di perkotaan.

Wajar bila perhimpunan para walikota membutuhkan sokongan lebih kuat dari pemerintah pusat. Karenanya bantuan pendanaan kelurahan melalui DAU tambahan merupakan dukungan nyata pemerintah pusat kepada daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2018 tentang Kecamatan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Kedua, dana kelurahan bukan murni program baru. Dana desa dan dana kelurahan sebenarnya merupakan satu kesatuan yang memang sudah semestinya mendapatkan perlakuan sama. Dana khusus untuk kelurahan sudah diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 230 UU Pemda disebutkan, pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dana kelurahan itu masuk dalam anggaran Kecamatan.

Meski seharusnya mendapat perlakuan yang sama, pemerintah belum mengalokasikan dana kelurahan. Padahal untuk desa, pemerintah telah mengucurkan dana desa sebagaimana amanat UU Desa sejak tahun 2015.

Ketiga, semakin lama ditunda pengucuran dana kelurahan artinya opportunity untuk menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat kota juga tertunda. Dana kelurahan ini diharapkan menjadi sumber penggerak ekonomi kota. Pengentasan masyarakat miskin kota harus disokong pertumbuhan ekonomi yang berpangkal pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah oleh aliran dana kelurahan tersebut.


Video Pilihan

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0006 || diagnostic_api_kanan = 0.0810 || diagnostic_web = 0.4798

Close [X]
×