kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |

Memahami gadai SK wakil rakyat


Rabu, 25 September 2019 / 09:10 WIB

Memahami gadai SK wakil rakyat

Maraknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menggadaikan surat keputusan (SK) pengangkatan mereka demi memperoleh pinjaman dari bank patut kita cemaskan. Kekhawatiran ini karena kinerja mereka sebagai wakil rakyat bakal lebih terkonsentrasi ke soal bagaimana caranya memenuhi kewajiban finansial terhadap bank pemberi pinjaman, dan sekaligus tidak menutup kemungkinan membuka celah bagi terjadinya praktik-praktik korupsi politik.

Sebagaimana ramai diwartakan media belakangan ini, menyusul pelantikan anggota DPRD di sejumlah daerah, tersiar kabar bahwa sejumlah anggota DPRD terpilih langsung menggadaikan SK pengangkatan mereka sebagai anggota dewan ke bank atau lembaga keuangan lainnya.

Pihak bank menyediakan pinjaman kepada para anggota dewan itu dengan jumlah maksimal hingga Rp 1 miliar. Ini sama sekali bukan fenomena baru. Tahun-tahun sebelumnya, para anggota DPRD yang baru dilantik juga melakukan hal sama. Tak lama setelah pelantikan, mereka segera menggadaikan SK mereka.

Pertanyaannya, apakah mereka salah? Tentu, sama sekali tidak. Lantas, untuk apa mereka meminjam duit dalam jumlah besar dari bank? Ada beberapa kemungkinan. Salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Misalnya, untuk biaya pendidikan anak atau merenovasi rumah.

Tapi, bisa juga uang pinjaman ini untuk keperluan lain, yakni mengembalikan modal kampanye. Kita sama-sama tahu, ongkos politik di negeri ini masih sangat tinggi.

Data Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan besaran pengeluaran untuk ikut kontestasi dalam pencalegan, misalnya, berkisar antara Rp 1,18 miliar sampai Rp 4,6 miliar. Jumlah itu berdasarkan penelitian LPEM pada pemilu tahun 2014. Pada pemilu 2019, boleh jadi jumlahnya jauh lebih jumbo.

Jumlah uang yang besar diperlukan untuk biaya operasional, seperti untuk biaya sosialisasi, kampanye, belanja iklan politik, membayar para saksi di tempat pemungutan suara (TPS) maupun membayar para konsultan politik atau bahkan mungkin membayar dukun politik.

Ongkos yang harus dirogoh dari kocek pribadi bisa bertambah besar ketika ada mahar politik yang harus dikeluarkan. Istilah mahar politik merujuk kepada uang yang mesti disetorkan kepada partai politik (parpol) oleh seorang bakal calon yang hendak maju dalam kontestasi pemilu. Mahar politik dibutuhkan agar sang bakal calon mendapat rekomendasi dan dukungan penuh dari parpol bersangkutan.

Dugaan adanya mahar politik dalam setiap proses pencalonan dalam kontestasi pemilu di negeri ini memang masih sulit untuk dibuktikan. Yang paling tahu mengenai praktik pemberian mahar politik ini tentu saja adalah individu serta parpol yang terlibat dan sama-sama memiliki kepentingan. Cuma, mengingat ongkos politik yang sangat besar selama ini, tidak menutup kemungkinan praktik-praktik mahar politik itu memang lazim terjadi.

Kemungkinan lain mengapa sebagian anggota DPRD yang baru dilantik memilih untuk berutang ke bank adalah karena mereka perlu mendongkrak gaya hidup mereka. Seperti sudah menjadi tradisi di negeri ini, apabila seseorang mendapatkan jabatan baru, maka serta merta gaya hidup dia dan keluarganya segera berubah drastis. Dan umumnya, semakin tinggi jabatan seseorang di negeri ini, maka semakin mewah dan boros gaya hidupnya.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi

Video Pilihan


Close [X]
×