Close
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.900
  • SUN92,51 0,63%
  • EMAS612.058 0,50%

Memajaki kegiatan bisnis e-commerce

Jumat, 12 Januari 2018 / 16:13 WIB

Memajaki kegiatan bisnis e-commerce



Pola belanja masyarakat Indonesia mulai berubah.  Dari konvensional merambah kearah online (daring).  Pesatnya penetrasi pengguna internet menjadi faktor pendorong meningkatnya transaski yang dilakukan secara elektronik (e-commerce). Buktinya, Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2017 berbuah manis. Transaksi ajang terebut mencapai Rp 4 triliun. Salah satu penyedia jasa online ternama nilai transaksinya mencapai 10 kali lipat dibanding hari biasa.

Secara total, nilai transaksi online juga meningkat tajam setiap tahun.  Dari catatan International Data Corporation (IDC),  nilai perdagangan lewat internet di Indonesia tahun 2011 mencapai US$ 3,4 miliar atau sekitar Rp 30 triliun. Tahun 2015, menurut riset Brand&Marketing Institute (BMI), diperkirakan nilai transaksi e-commerce dapat mencapai Rp 50 triliun. Sedangkan, di Tahun 2016, angkanya naik hingga diperkirakan mencapai Rp 68 triliun.   

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana pengenaan pajaknya? Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mayoritas transaksi e-commerce tidak membayar pajak meskipun nilai transaksinya rata-rata setahun mencapai Rp 100 triliun rupiah (Antara News.com, 12 April 2014).  Tantangannya adalah bagaimana cara efektif untuk mengenakan pajak atas transaksi e-commerce ini?  Potensi pajaknya sangat besar, namun seringkali luput karena sifat transaksinya yang unik.  

Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 telah menyusun Peta Jalan (road map) Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (e-commerce).  Dalam Perpres tersebut, diatur segala aspek untuk menunjang pengembangan dan percepatan e-commerce di Indonesia, termasuk perlakuan perpajakannya.  Beleid ini juga mengamanatkan ke para menteri terkait agar menyusun aturan yang mendukung pengenaan pajak bagi pelaku e-commerce asing dan lokal sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Informasi awal dari Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menegakan pengenaan pajak transaksi e-commerce tidak akan jauh berbeda dengan bisnis yang dilakukan secara konvensional.  Prinsipnya adalah keadilan (fairness).

Sementara itu, Ditjen Pajak dengan tegas telah menyatakan e-commerce sama dengan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa lainnya, tetapi hanya berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan saja.  Sehingga, perlakukan pajak e-commerce akan sama dengan perlakuan pajak atas perdagangan lainnya, termasuk tidak akan ada aturan khusus perpajakan yang mengatur transaksi e-commerce ini.


TERBARU
MARKET
IHSG
-7,92
5.874,30
-0.13%
 
US/IDR
14.893
0,19
 
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = || diagnostic_api_kanan = || diagnostic_web =

×