kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Membedah obligasi daerah


Rabu, 18 September 2019 / 11:35 WIB

Membedah obligasi daerah


Penerbitan obligasi daerah menjadi diskursus publik dalam dua tahun terakhir. Di satu sisi, banyak pihak berpendapat obligasi daerah belum saatnya diterapkan di Indonesia. Selain belum memiliki pengalaman, penerbitan obligasi daerah akan memberikan implikasi pada keuangan pemerintah daerah (pemda) di masa mendatang.

Di sisi lain, penerbitan obligasi daerah sudah merupakan tuntutan dalam pembiayaan proyek pemda. Faktanya, pendapatan asli daerah (PAD) tidak cukup untuk mendanai belanja pemda. Sementara, dana transfer daerah dari pemerintah pusat sebagian besar tersalur pada belanja pegawai yang tidak produktif.

Inefisiensi alokasi dana transfer daerah dari pemerintah pusat yang disertai dengan stagnasi PAD tampaknya harus dibayar mahal. Pemda mengalami ketergantungan fiskal yang tinggi kepada pemerintah pusat. Lebih ironis lagi, dana transfer daerah yang senantiasa naik setiap tahunnya belum mampu menciptakan efek pengganda bagi akselerasi perekonomian daerah.

Dengan berbagai kendala di atas, beberapa pemda provinsi sudah mulai menjajaki penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan. Secara yuridis, peluang untuk itu dimungkinkan. Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sudah rinci mengatur tentang obligasi daerah.

Berdasarkan definisi, obligasi daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari masyarakat. Penerbitannya hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan pemda.

Penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan dalam rupiah di pasar modal domestik. Oleh karenanya, jika obligasi daerah nantinya bisa dirilis, niscaya akan menjadi alternatif aset finansial bagi portofolio pemodal domestik di luar yang sudah konvensional, seperti tabungan, deposito, emas, valuta asing, dan saham.

Konvensionalitas aset finansial inilah yang membuat pasar keuangan Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara lain. Peminat obligasi di Indonesia sejatinya masih tinggi. Di tengah tren penurunan imbal hasil, harga obligasi akan melejit lantaran pasokannya yang masih terbatas.

Diversifikasi aset finansial akan mendorong stabilitas pasar keuangan domestik. Kepemilikan aset portofolio dalam negeri akan sangat membantu sebagai menjadi katalisator obligasi negara yang 40% diantaranya telah dikuasai investor asing. Alhasil, pendalaman pasar keuangan (financial deepening) adalah sasaran lain yang bisa diraih.

Dengan pemunculan obligasi daerah, masyarakat memiliki kesempatan berpartisipasi membiayai pembangunan daerah. Transformasi masyarakat dari savings-oriented society menuju investment-oriented society akan memperkuat pasar modal. Oleh karenanya, obligasi daerah menjadi instrumen strategis menuju inklusi keuangan masa mendatang.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi

Video Pilihan


Close [X]
×