Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.140
  • EMAS682.000 0,44%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Memilih jalur hukum di sengketa pilpres

Jumat, 24 Mei 2019 / 14:53 WIB

Memilih jalur hukum di sengketa pilpres

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan perolehan suara sah untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, dan menetapkan Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh 85,6 juta suara (55,50%) dan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendapat 68,6 juta suara (44,50%). Terdapat selisih sebanyak 16,9 juta suara.

Beberapa minggu sebelum KPU menetapkan hasil penghitungan suara, di media sosial dan aplikasi pesan elektronik beredar berbagai klaim yang berisi dugaan kecurangan dan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan pilpres. Berbagai klaim itu disertai bukti, yang belum dibuktikan secara hukum atau tidak disertai bukti sama sekali. Ini membuat suhu politik semakin panas, dan timbul wacana melakukan unjuk rasa dan people power di sekitar kantor KPU dan Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan calon (Paslon) tertentu.

Konstitusi Indonesia menjamin kemerdekaan setiap individu untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Dan setiap orang memiliki kebebasan berpendapat (freedom of speech atau freedom of expression).

Hak tersebut meliputi; hak untuk menerima dan menyampaikan informasi atau ide dari atau kepada pihak lain. Untuk Pilpres ini, kebebasan berpendapat juga berlaku bagi individu yang mengklaim kemenangan paslon tertentu di pilpres 2019.

Namun, kebebasan berpendapat tersebut bukanlah hak yang absolut, tetap ada batasan hukum. Secara filosofi, batasan tersebut ditujukan untuk mencegah kerugian pihak lain (harm principle) dan mencegah dampak negatif yang timbul. Secara hukum, pembatasan ini tidak ditentukan sepihak oleh eksekutif (bukan didasari produk hukum eksekutif). Namun, pembatasan diatur melalui aturan (produk legislatif) yang disepakati anggota legislatif yang terdiri dari parpol pendukung petahana dan pendukung oposisi.

Beberapa negara telah membuat batasan terhadap hak kebebasan berpendapat. Pembatasan ini bahkan disertai sanksi hukum, jika terjadi penyalahgunaan.

Misalnya berpendapat untuk penyampaian fitnah dengan fakta palsu terhadap nama baik seseorang, kelompok atau institusi. Sanksi hukum dan pembatasan juga diberlakukan jika kebebasan tersebut mengarah ke hasutan untuk makar, merugikan keamanan nasional, penyampaian rahasia negara, rahasia dagang atau pornografi. Bahkan beberapa negara mulai memberlakukan pembatasan kebebasan berpendapat yang melanggar privasi seseorang.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0451 || diagnostic_web = 0.3222

Close [X]
×