Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Beberapa hari ini media ramai memberitakan soal penyelundupan onderdil Harley Davidson dan juga sepeda Brompton yang menyeret petinggi salah satu badan usaha milik negara (BUMN). Barang-barang mahal itu diselundupkan melalui pesawat Garuda Indonesia terbaru A300-900 Neo yang baru didatangkan dari markas Airbus di Touluse, Prancis.
Belakangan berdasarkan investigasi Bea Cukai Kementerian Keuangan diketahui bahwa barang-barang ilegal tersebut milik petinggi maskapai penerbangan BUMN PT Garuda Indonesia Tbk. Hitungan Kementerian Keuangan, kerugian negara mencapai Rp 1,5 miliar dari barang selundupan itu.
Perilaku tak patut pejabat BUMN itu bukan saja mencederai prinsip good governance atau tata kelola yang selama ini diagung-agungkan para pengelola BUMN. Tapi bisa menimbulkan persepsi tak sedap terhadap perilaku pejabat BUMN.
Dus, keputusan Menteri BUMN Erick Thohir yang langsung mencopot Direktur Utama Garuda Indonesia dalam kasus Harley selundupan itu sudah selayaknya dilakukan. Tindakan tegas ini sekaligus menjadi warning bagi para pejabat BUMN lain untuk tidak main-main dan mengabaikan governance yang baik. Pesannya adalah kalau "aneh-aneh" siap-siap saja dicopot.
Langkah shock therapy ini penting mengingat BUMN acap menjadi sorotan. Memperbaiki kinerja dan tata kelola BUMN memang harus dimulai dari menempatkan orang-orang yang punya integritas tinggi dan punya kemampuan untuk membuat perubahan di BUMN.
Kasus Harley selundupan bos Garuda ini bisa menjadi momentum untuk bersih-bersih sekaligus menata kembali BUMN yang jumlahnya ratusan. Penataan mulai dari sumber daya manusia, tata kelola hingga bisnis model BUMN yang lebih sesuai untuk ke depannya.
Sudah ada beberapa inisiatif muncul dari Menteri BUMN yang baru dalam penataan BUMN. Misal, meninjau lagi konsep super-holding dan akan lebih mempertimbangkan konsep sub-holding agar BUMN lebih fokus ke bisnis masing-masing.
Kementerian BUMN juga akan menata lagi bisnis-bisnis BUMN. Seperti meninjau ulang unit bisnis BUMN yang tak sesuai bisnis inti. Apapun itu, sebagai perusahaan negara, BUMN mesti dikembalikan lagi sebagai lokomotif ekonomi.
Terlebih, dari total laba 142 BUMN sekitar Rp 210 triliun di tahun lalu, sebanyak 76% penyumbangnya hanya dari 15 BUMN. Nah, ini pekerjaan rumah yang nyata pemerintah.
Penulis : Khormarul Hidayat
Redaktur Pelaksana
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
