Close
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.900
  • SUN92,51 0,63%
  • EMAS612.058 0,50%

Mendorong ekspor jasa lewat kebijakan PPN

Jumat, 14 September 2018 / 15:22 WIB

Mendorong ekspor jasa lewat kebijakan PPN



Salah satu hal yang luput dari hiruk-pikuk defisit neraca berjalan kita adalah tentang belum optimalnya ekspor sektor jasa. Selama lima tahun terakhir, neraca jasa Indonesia mengalami defisit. Pertumbuhan ekspor jasa hanya sekitar 9% per tahun dan relatif rendah di antara negara ASEAN lainnya. Tidak mengherankan jika rasio ekspor jasa Indonesia hanya berada di kisaran angka 2,6% dari produk domestik bruto (PDB).

Padahal, sektor jasa di Indonesia memiliki peran positif dalam menjadi backbone pertumbuhan ekonomi. Di 2017 saja, sektor jasa tumbuh sebesar 5,68% dan melampaui pertumbuhan nasional yang hanya sebesar 5,07%. Pada tahun yang sama, sebanyak 60 juta orang atau hampir setengah dari tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor jasa. Belum lagi peran sektor jasa dalam instrumen pengentasan kemiskinan dan enabler bagi sektor ekonomi lain, seperti informasi teknologi, transportasi dan lainnya.

Singkatnya, memperbaiki ekspor jasa Indonesia tidak hanya membuka peluang dalam pengendalian defisit neraca pembayaran. Ini bisa jadi strategi jitu dalam menghadapi perang dagang yang bakal mengurangi geliat perdagangan Indonesia di sektor barang atau komoditas. Efek pengganda (multiplier effect) terhadap ekonomi pun sangat besar.

Lantas, apa yang menjadi kendala? Salah satunya adalah kendala regulasi. Yaitu, regulasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% bagi sektor ekspor jasa. Ketentuan ini membuat sektor jasa Indonesia jadi kurang kompetitif.

PPN adalah pajak atas konsumsi. Dalam konteks perdagangan lintas yurisdiksi, perdebatannya adalah negara mana yang berhak mengenakan PPN? (Brederode, 2009). Apakah negara asal tempat barang/jasa tersebut diproduksi (origin principle) atau dikenakan di negara tempat barang/jasa tersebut dikonsumsi (destination principle).

Di tataran global, telah terbentuk suatu konsensus untuk menerapkan destination principle dalam kerangka sistem pemajakan PPN lintas yurisdiksi. Selain karena selaras dengan ruh PPN sebagai pajak atas konsumsi, destination principle juga relatif tidak mendistorsi kompetisi dan keputusan bisnis (OECD, 2011).

Saat ini, mayoritas negara di dunia telah menerapkan destination principle dalam rezim PPN mereka. Umumnya, dengan adanya tarif 0% atas ekspor. Begitu pula dengan Indonesia. Sayangnya, tarif 0% tersebut tidak diterapkan secara konsisten dan menyeluruh, terutama terhadap ekspor jasa. Hanya tiga jenis jasa yang dikenakan PPN dengan tarif 0% yang notabene melekat pada barang. Yaitu, jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan barang bergerak, serta jasa konstruksi. Namun, ekspor jasa selain ketiga jenis jasa tersebut tetap dikenakan PPN dengan tarif normal.

Bukan tanpa alasan, jasa memiliki perbedaan karakteristik dengan barang berwujud yang fisiknya dapat diawasi secara langsung. Oleh karena itu, terdapat kekhawatiran pemerintah akan adanya wajib pajak yang memanfaatkan beleid 0% dengan seolah-olah melakukan ekspor jasa ke negara lain.

Akan tetapi, ketakutan tersebut harusnya bukan jadi justifikasi dan jangan sampai justru menciptakan persoalan baru. Pengenaan dengan tarif normal akan menyebabkan terjadinya pajak berganda, yaitu dikenakan PPN baik di Indonesia maupun di negara tujuan ekspor. Pasalnya, sebagian besar mitra dagang Indonesia menerapkan destination principle.

Akibatnya, ekspor jasa kita menjadi tidak kompetitif. Harga jasa yang berasal dari Indonesia lebih mahal sehingga akan mengurangi daya saing di pasar global.


TERBARU
MARKET
IHSG
-7,92
5.874,30
-0.13%
 
US/IDR
14.893
0,19
 
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = || diagnostic_api_kanan = || diagnostic_web =

×