kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |

Mengapa harus menerbitkan blue sukuk?


Minggu, 21 Juli 2019 / 10:10 WIB

Mengapa harus menerbitkan blue sukuk?


Sumber Daya Alam (SDA) merupakan sektor yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi, dan merupakan modal untuk memberi stimulus pembangunan di suatu negara, khususnya Indonesia. Namun, sayangnya pada akhir abad ke-20 mulai bermunculan kritik para ekonom mengenai pembangunan yang sejak dulu telah mengalami disorientasi.

Kritik tersebut mengarah pada keserakahan pembangunan yang terlalu berambisi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan dimensi lingkungan dan sosial terabaikan. Apalagi, setelah munculnya fenomena perubahan iklim (climate change) yang memberikan shock therapy bagi pembangunan nasional.

Bagi Indonesia dampak buruk perubahan iklim itu bisa dirasakan langung oleh masyarakat, misalnya saja dalam urusan penangkapan ikan para nelayan. Dengan adanya ketidakpastian iklim tentu saja pekerjaannya terganggu dan membuat pendapatannya menurun. Secara garis besar intinya perubahan iklim ini akan menjadikan SDA Indonesia sulit untuk dioptimalkan.

Untuk mengatasi kekhawatiran akan perubahan iklim digagaslah Suitainable Development Goals (SDGs), yakni pada tahun 2030 terdapat 17 target ambisius yang ingin dicapai dalam pembangunan. SDGs bukan hal baru lagi bagi Indonesia karena sudah menjadi arah dan komitmen pemerintah dalam mengeksekusi rencana pembangunan yang ada.

Salah satu bentuk perwujudan komitmen pemerintah terkait SDGs yaitu dengan diterbitkannya green souvereign sukuk (sukuk hijau pemerintah) pertama di dunia senilai US$ 1,25 miliar pada tahun 2018 oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu). Penerbitan ini otomatis menjadikan Indonesia sebagai kiblat bagi dunia dalam praktik green sukuk pemerintah dan berhasil mendapatkan apresiasi dari banyak pihak, baik dari investor maupun organisasi pecinta lingkungan.

Penerbitan green sukuk ini memberikan tanggung jawab lebih besar bagi pemerintah selaku penerbit terkait pemanfaatan dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Jika Sukuk Negara yang non-green bebas digunakan untuk pembangunan infrastruktur apa saja (selama masih sesuai prinsip syariah), sedangkan dalam praktik green sukuk harus mempertimbangkan aspek lingkungan dalam proyek yang akan di danai. Underlying asset dari green sukuk ini terdiri dari dua jenis, yaitu underlying asset berupa Barang Milik Negara (BMN) dan proyek infrastruktur hijau yang akan dibangun oleh kementerian/lembaga terkait.

Green sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia ini mendukung pemerintah dalam memenuhi beberapa target dalam SDGs yaitu (1) ketersedian energi bersih dan terjangkau, (2) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (3) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, (4) kota dan pemukiman yang berkelanjutan, dan (5) penanganan perubahan iklim.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0013 || diagnostic_api_kanan = 0.0023 || diagnostic_web = 0.1580

Close [X]
×