Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Negeri ini dikejutkan dua hal penting di bidang pangan yang membuat hati miris. Pertama, laporan Asia Development Bank (ADB) bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) yang bertajuk "Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045" yang menyebut 22 juta orang menderita kelaparan pada kurun 2016-2018.
Jika jumlah orang miskin menurut data terkini Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 25,14 juta jiwa, itu artinya ada 90% orang miskin yang mengalami kelaparan atau 9 dari 10 orang miskin di Indonesia mengalami defisit pangan yang rentan menderita stunting atau tengkes.
Kedua, fenomena tentang membusuknya stok beras Perum Bulog yang jumlahnya mencapai 20.000 ton. Beras sebanyak itu dapat memberi makan sekitar 180.000 penduduk selama setahun. Pemicunya ialah masalah akut manajemen pangan di negeri agraris ini yang kerap melakukan impor beras tanpa dukungan data akurat dan menyerap beras petani yang mengabaikan kualitas. Kualitas di bawah standar, beras dipastikan cepat busuk dan sulit didistribusikan.
Temuan ADB-IFPRI dan membusuknya beras di Bulog patut dijadikan pengingat atau alarm untuk memperbaiki cara kita yang masih salah mengelola persoalan pangan dan pertanian di tengah pengakuan pemerintah membangun narasi optimisme terkait kedaulatan pangan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kemtan) harus berupaya keras untuk menata kembali kedaulatan pangan lewat mengembalikan marwah pangan lokal. Data BPS 2018 menunjukkan impor beras tercatat 2,25 juta ton dengan total nilai mencapai US$ 1,03 miliar atau setara dengan Rp 14,5 triliun. Nilai tersebut tentu tidak bisa dipandang sebelah mata.
Pertanyaannya sekarang, bagaimana profil kedaulatan pangan setelah Program Nawacita yang diusung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebagai model pembangunan pertanian selama lima tahun terakhir?. Konsumsi pangan masyarakat belum terdiversifikasi meski sumber pangan lokal non beras melimpah di tengah warga desa. Kebijakan diversifikasi pangan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 22/2009 untuk mendorong penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal dengan mengurangi tingkat konsumsi beras 1,5% per tahun seakan mati suri, hidup segan mati tak mau.
Matinya kebijakan diversifikasi pangan diduga karena program pemerintah terpusat pada tiga komoditas pangan yang dianggap penting, yaitu padi, jagung, kedelai (pajale). Kemtan meluncurkan program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (upsus pajale) agar ketiga komoditas pangan strategis tersebut bisa swasembada di 2017.
Meski saat ini gudang Bulog dipenuhi beras hingga sulit disalurkan, bukan berarti Indonesia sudah swasembada beras. Sebagian ketersediaan ini dipanen bukan dari lahan petani lokal, tetapi didatangkan dari negeri lain untuk memenuhi konsumsi beras dalam negeri. Rakyat pun bisa makan nasi tiga kali sehari dan seakan tidak mengenal substitusi makanan pokok beras, sebab kebijakan diversifikasi konsumsi pangan masih jalan di tempat. Kebijakan diversifikasi pangan semakin lemah karena rakyat diajak mengonsumsi beras murah (raskin) yang digelontorkan pemerintah tiap tahun bagi masyarakat prasejahtera.
Dalam berbagai diskusi penulis di Kelompok Kerja Ahli di Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kemtan terungkap bahwa berbagai upaya diversifikasi pangan telah dilaksanakan sejak awal 1960-an. Bayang-bayang ketakutan atas teori Thomas Robert Malthus yang menyebut pertumbuhan produksi beras yang tidak seimbang dengan pertambahan penduduk mendorong pemerintah menggagas program perbaikan menu makanan rakyat. Penyuluhan gizi dilakukan, beras (nasi) dapat diganti dengan bahan pangan non beras dengan nilai gizi yang sama bahkan melebihi. Kampanye "pangan bukan hanya beras" digulirkan yang disertai dengan pengenalan produk beras tekad (ketela, kedelai, jagung).
Sayangnya, setelah program diversifikasi pangan berjalan sekitar 50 tahun, keberagaman konsumsi pangan yang diharapkan belum kunjung tercapai. Dari segi kualitas yang ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH), meski terjadi peningkatan skor dari 86,0 pada 2016 menjadi 90,4 pada 2017 dengan Angka Kecukupan Energi 2.150 kkal/kap/hari, namun perkembangan pola konsumsi pangan pokok sumber karbohidrat masih didominasi oleh kelompok padi-padian, terutama beras dan terigu, sedangkan kontribusi umbi-umbian masih rendah.
Empat langkah
Gagal panen yang semakin sering terjadi karena kemarau panjang dan banjir bandang akibat perubahan iklim global menyebabkan ketersedian beras semakin menipis. Harga beras terkatrol semakin mahal. Investasi produksi beras global dan penguasaan pangan lainnya diprediksi menjadi monopoli korporasi transnasional. Selain keuntungan ekonomi yang didapatkan sangat besar, potensi kekuatan geopolitiknya juga amat dahsyat.
Sekedar menyebut contoh produk olahan gandum, seperti mi instan dan roti telah berhasil menjadi mainstream sumber karbohidrat penting setelah beras dan jagung. Pada tingkat tertentu gandum menggantikan beras sebagai makanan pokok. Konsekuensinya, impor gandum selama lima tahun terakhir meningkat dari tujuh juta ton 2013 menjadi 12,5 juta ton pada 2018. Peningkatan konsumsi olahan gandum menjadi gambaran bahwa korporasi transnasional semakin menguasai pasar pangan dan Indonesia kian terperangkap dalam sistem pangan impor yang amat mahal.
Diversifikasi pangan lokal menghadapi tantangan perubahan pola konsumsi masyarakat. Menjadi tugas Kemtan untuk mengangkat kembali martabat pangan lokal agar tidak dipersepsikan sebagai pangan inferior. Untuk itu, dibutuhkan perubahan pola pikir yang diikuti konsistensi kebijakan agar keragaman pangan lokal yang berlimpah itu bisa dioptimalkan.
Dari pengalaman lapangan selama puluhan tahun, diusulkan empat langkah berikut untuk dilakukan Kemtan, yakni Pertama, menjamin suplai pangan lokal yang beragam dengan menyediakan lahan dan saprodi pertanian yang cukup. Kedua, pengembangan secara berkelanjutan teknologi budaya melalui berbagai program penyuluhan yang disusun secara terstruktur.
Ketiga, preferensi masyarakat yang masih terbatas terhadap pangan lokal perlu diperbaiki lewat pengembangan teknoagroindustri pangan sehingga mempunyai posisi yang setara dengan beras. Keempat, sentra-sentra produksi sagu, sorgum, hanjeli, jagung dan umbi-umbian harus dibuat menjadi model wilayah percepatan diversifikasi konsumsi pangan.
Keempat langkah ini disusun menjadi sebuah rencana strategis nasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 2019-2024 dengan mempertimbangkan potensi dan besaran di setiap daerah yang berbeda guna mengembalikan marwah pangan lokal menjadi sebuah keniscayaan.
Penulis : Posman Sibuea
Pengajar Ilmu Pangan Universitas Santo Thomas, Medan Sumatra Utara
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
