Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Resesi ekonomi jadi ancaman dunia saat ini, tak terkecuali Indonesia. Andai di kuartal III-2020 ini, ekonomi Indonesia kembali tumbuh negatif, Indonesia akan resmi masuk resesi. Mengikuti beberapa negara seperti Singapura dan Filipina yang lebih dulu jatuh ke jurang resesi ekonomi setelah dalam dua kuartal beruntun ekonomi tumbuh minus.
Di kuartal II-2020 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%. Tinggal kita tunggu saja nanti data pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2020.
Melihat siklus ekonomi Indonesia selama ini yang selalu ngegas di kuartal III dan kuartal IV, sebetulnya secara teknis Indonesia agak sulit mengalami masa resesi ekonomi.
Tapi, krisis tahun ini luar biasa dahsyat dampaknya. Ada dua krisis yakni krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang sama-sama menyedot anggaran besar untuk mengatasinya. Dan celakanya, sulit ditebak kapan krisis bakal berakhir.
Ini yang membuat ekonomi Indonesia sempoyongan. Namun, pemerintah sepertinya tak akan membiarkan ekonomi Indonesia masuk jurang resesi seperti terakhir kali terjadi saat krisis tahun 1998 silam.
Mungkin itu sebabnya, pemerintah agresif membelanjakan uang di kuartal III-2020 ini untuk membangkitkan ekonomi lagi.
Ada dua yang coba digenjot, belanja atau konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Dua komponen ini merupakan motor utama penggerak ekonomi kita.
Di kuartal II-2020 lalu, belanja pemerintah dan konsumsi tangga mejen. Pada kuartal II lalu, konsumsi rumah tangga tumbuh minus 5,51% year on year. Sementara, konsumsi pemerintah terkontraksi 6,9%.
Nah, Senin (8/10), pemerintah mulai mencairkan gaji ke-13 untuk para aparatur sipil negara (ASN).
Lalu menyusul nanti bantuan sosial (bansos) untuk 12 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) kelas mikro dan ultra mikro, kemudian bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 500.000 per penerima kartu sembako.
Serta, bansos berupa BLT senilai Rp 600.000 untuk sekitar 15,7 juta pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan.
Dari sisi pemerintah, belanja juga mulai dikebut. Pemerintah juga melonggarkan syarat penyaluran dana transfer ke daerah untuk mempercepat pencairan dana.
Kita apresiasi langkah pemerintah ini. Tapi, sebaiknya pemerintah juga harus awas. Jangan sampai juga berbagai stimulus menjadi bom waktu anggaran di belakang hari.
Penulis : Khomarul Hidayat
Redaktur Pelaksana
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
