Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.568
  • SUN94,17 -0,23%
  • EMAS655.000 -0,15%

Mengurai persoalan likuiditas unit syariah

Rabu, 28 November 2018 / 16:38 WIB

Mengurai persoalan likuiditas unit syariah

Industri perbankan di tahun 2018 ini penuh tantangan, termasuk bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS). Kendala dari sisi hulu adalah melambatnya penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Hingga kuartal ketiga 2018, DPK yang mengalir ke unit usaha syariah hanya tumbuh 18,4% year on year.

Dari sisi hilir, pertumbuhan pembiayaan unit usaha syariah per Agustus 2018 mampu menembus 33,47% secara tahunan. Praktis, likuiditas unit usaha syariah pada kuartal ketiga 2018 cenderung mengalami pengetatan. Artinya, ruang gerak unit syariah amat sempit.

Lebih tingginya volume pembiayaan dibanding DPK mendorong kenaikan financing to deposit ratio (FDR). Per Agustus 2018, misalnya, posisi FDR, bahkan mencapai 111,76% naik dari posisi 99,14% setahun sebelumnya. FDR unit syariah ini sudah berada jauh di atas FDR industri bahkan prudential limit 92%.

Di satu sisi, melesatnya besaran FDR sejatinya menunjukkan fungsi intermediasi unit usaha syariah berjalan lancar. Fungsi intermediasi menghubungkan antara pemilik dana berlebih dengan pihak yang butuh dana. Unit usaha syariah mengumpulkan DPK yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dana para debitur.

Di sisi lain, tingginya FDR membersitkan kekhawatiran pemilik DPK. Karakteristik DPK unit syariah bersifat jangka pendek. Sementara, penyaluran kreditnya mayoritas teralokasi pada subsektor perumahan yang berspektrum jangka waktu lebih panjang dengan tenggat yang pasti sesuai kontrak. Konsekuensinya, unit usaha syariah rentan terpapar risiko ketidaksesuaian (mismatch) pendanaan.

Risiko itu lebih lanjut membawa unit syariah pada risiko likuiditas. Unit usaha ini boleh jadi tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan. Lantaran bisa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangannya.

Risiko mismatch pendanaan dan risiko likuiditas sejatinya sudah diantisipasi sebelumnya oleh otoritas moneter melalui pelonggaran ketentuan giro wajib minimum (GWM) dan penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) yang berlaku per 1 Oktober 2018. Besaran GWM dan PLM direlaksasi lagi pada November 2018. Sayang, tenggat dua minggu untuk keduanya diklaim terlalu lemah untuk merawat likuiditas unit usaha syariah.

Pokok persoalannya, porsi DPK dalam struktur pendanaan unit syariah masih dominan. DPK utamanya jenis CASA (current account and saving account) tergolong sebagai dana berbiaya murah. Alhasil, tensi kompetisi perebutan CASA antar unit usaha syariah dan bank umum syariah niscaya akan menajam.

Sebagai catatan, di Indonesia terdapat 13 bank umum syariah dan 21 unit usaha syariah. Dengan disparitas kekuatan finansial lintas bank, hanya bank syariah dan unit syariah besar yang mampu meraup DPK. Sementara lembaga terkait yang kecil mengalami kesulitan likuiditas karena mahalnya biaya dana.


Video Pilihan

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0007 || diagnostic_api_kanan = 0.0508 || diagnostic_web = 0.4462

Close [X]
×