| Editor: Tri Adi
Awal pekan ini merupakan saat tersibuk bagi partai politik. Jika sebelumnya beredar klaim dan pernyataan saling dukungan terhadap para calon kepala daerah, sampai Rabu ini, kita bisa memastikan apakah semua itu terwujud. Sebab, dua hari ke depan, partai politik harus memastikan dukungan terhadap calon kepala daerah lewat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Dinamika politik menjelang pemilihan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) serentak 2018 memang cukup semarak. Beberapa calon yang sampai akhir tahun lalu merasa yakin didukung oleh beberapa partai bisa jadi hari-hari ini was-was lantaran arah dukungan partai bisa cepat berubah. Apalagi jika mempertimbangkan peta kekuatan dan peluang para calonnya setelah partai-partai bersuara besar mengajukan jagonya.
Tentu saja, partai tidak ingin jaring pengaruh politiknya di satu daerah sirna hanya gara-gara salah memilih calon yang diusung. Sebab, kemenangan dalam pilkada tahun ini akan cukup membantu dalam pertarungan besar yang akan digelar tahun 2019 nanti, yakni pemilihan umum (pemilu), baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Kepala daerah menjadi salah satu investasi berharga untuk menggalang dukungan suara bagi partai.
Karena itu, jangan heran jika kesepakatan koalisi antar-partai pun bisa pecah dalam beberapa hari terakhir, bukan hanya karena tak sepakat dengan calon yang diusung, tetapi juga karena adanya kontrak politik dengan partai pengusung paling dominan. Salah satunya untuk mendukung partai pengusung saat pemilu, juga calon presiden dan wakil presiden yang diusung partai. Sebaliknya, perbedaan dan rivalitas partai bisa cair hanya karena punya kepentingan yang sama untuk meraih kemenangan dalam pilkada.
Meski sepak terjang partai politik untuk pilkada serentak ini selalu mengklaim mencari calon yang cocok untuk kepentingan rakyat (yang selama ini mendukung partai), bukan berarti rakyat sebagai pemilih lantas mengamini saja pilihan partai. Karena pada akhirnya sebagai pengguna, rakyat juga perlu bergerak untuk kritis memilih calon pemimpin yang tepat, entah partai apa pun yang mengusung.
Sikap kritis paling gampang adalah melihat rekam jejak calon. Apakah memang selama ini berorientasi ke rakyat atau partai? Selain itu, dari laporan harta kekayaan, seharusnya juga kelihatan, mana calon yang berburu kekayaan atau bertekad menyejahterakan rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
