kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.945
  • EMAS704.000 -1,40%
  • RD.SAHAM 0.53%
  • RD.CAMPURAN 0.27%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.13%

Menyoal peniadaan tarif impor etanol


Rabu, 10 Juli 2019 / 09:26 WIB

Menyoal peniadaan tarif impor etanol

Pada era digital dan globalisasi, mengimpor barang menjadi keniscayaan bagi mayoritas negara di dunia. Kebijakan impor di Indonesia memiliki konotasi negatif. Salah satu penyebabnya adalah karena kebijakan impor barang pokok seperti beras, gula, daging, dan lain-lain, berbenturan dengan prinsip keberpihakan dan kedaulatan bangsa.

Saat ini, situasi pasar domestik barang di Indonesia tidak terlepas dari gejolak pasar dunia yang semakin liberal. Proses liberalisasi pasar tersebut terjadi karena kebijakan bilateral, regional, unilateral juga konsekuensi keikutsertaan negara meratifikasi kerjasama perdagangan internasional. Saat ini mayoritas tujuan dari kerjasama perdagangan internasional adalah penurunan kendala non tarif dan tarif (ekspor impor).

Keterbukaan pasar semakin tinggi bila pemerintah suatu negara menurunkan tarif bea masuk produk yang diperdagangkan dan menghilangkan hambatan-hambatan non tarif. Hal sebaliknya terjadi bila pemerintah cenderung menaikkan tarif dan meningkatkan hambatan non tarif.

Seperti kita ketahui bersama, partisipasi dalam perdagangan internasional bagi suatu negara bersifat bebas, sehingga keikutsertaan dilakukan sukarela tanpa tekanan. Keputusan suatu negara melakukan perdagangan internasional merupakan pilihan dengan prinsip memberikan keuntungan para pihak.

Kelanjutan ratifikasi perubahan Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia Pakistan (IP-PTA) tidak terdengar lagi kabarnya. Berita terakhir, lima bulan lalu Komisi VI DPR menunda ratifikasi IP-PTA. Penundaan tersebut terkait dengan masuknya etanol sebagai syarat dari Pemerintah Republik Islam Pakistan (KONTAN, 11/2/2019). Komisi VI menilai penghapusan tarif impor bagi produk etanol ke Indonesia mendapat penolakan dari berbagai pihak di dalam negeri.

Tidak jelas apakah DPR RI menerima atau menolak terkait penurunan tarif impor komoditas etanol dari Pakistan menjadi 0%. IP-PTA antara Indonesia dan Pakistan ditandatangani pada tanggal 3 Februari 2012 di Jakarta. Perjanjian ini merupakan payung hukum dari kerja sama ekonomi Indonesia dengan Pakistan di bidang perdagangan barang yang mencakup 232 pos tarif Indonesia (HS 2012, 10 digit) dan 313 pos tarif Pakistan (HS 2012, 10 digit).

Di tahun 2017, nilai total perdagangan dua negara ini mencapai US$ 2,6 miliar dengan surplus sebesar US$ 2,2 miliar bagi Indonesia. Ekspor Indonesia ke Pakistan tahun 2016 sebesar US$ 2,01 miliar dan impor sebesar US$ 241 juta. Melihat besarnya potensi surplus perdagangan dari Pakistan, Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat Nomor: R-21/Pres/04/2018 tanggal 27 April 2018 mengenai pengesahan perubahan IP-PTA Republik Indonesia dan Republik Islam Pakistan. Jumlah ekspor terbesar Indonesia ke Pakistan adalah minyak sawit.

Pesaing Indonesia dalam ekspor minyak sawit ke Pakistan adalah Malaysia. Jika tidak ada kejelasan persetujuan dari DPR dan pemerintah terkait IP-PTA khususnya poin peniadaan tarif impor etanol, potensi surplus perdagangan dari Pakistan akan direbut Malaysia.

Negeri Jiran telah membuat perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) dengan Pakistan. Saat ini minyak sawit Indonesia dengan Malaysia sama-sama masih mendapatkan tarif preferensi sebesar 6,42%.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Redaksi | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0003 || diagnostic_api_kanan = 0.0431 || diagnostic_web = 0.3038

Close [X]
×