kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45697,73   -32,02   -4.39%
  • EMAS946.000 -1,77%
  • RD.SAHAM -0.69%
  • RD.CAMPURAN -0.34%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Menyoal polemik dan politisasi THR ASN


Minggu, 10 Maret 2019 / 09:45 WIB
Menyoal polemik dan politisasi THR ASN

Reporter: Harian Kontan | Editor: Tri Adi

Panasnya suhu politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 merambah ke semua sektor. Salah satu isu yang terangkat baru-baru ini dan menjadi polemik adalah terkait adanya rencana percepatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menanggapi polemik tersebut, Kementerian Keuangan (Kemkeu) segera menegaskan bahwa pembayaran THR untuk ASN akan berlangsung pada Mei 2019, sesuai dengan perencanaan awal. Hanya saja, Kemkeu mendorong adanya percepatan proses pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) selaku inisiator pemberi THR. Targetnya sebelum Pemilu 2019, PP sudah ditandatangani Presiden.

Harus diakui, isu pembayaran THR dan gaji ke 13 tersebut pada tahun politik seperti ini mudah digoreng. Upaya percepatan PP oleh pemerintah dapat dimaknai politisasi meskipun tidak langsung. Namun, bagi ASN maupun buruh pada umumnya THR adalah kebutuhan menjelang hari raya Idul Fitri alias Lebaran.

Dinamika Lebaran yang kompleks tentu membutuhkan modal ekonomi yang tidak sedikit. Masyarakat umumnya menabung setahun demi merayakan Lebaran, khususnya bila mudik ke kampung halaman. Makanya, pemberian THR tentu bagai oase di gurun tandus.

Barangkali tidak banyak yang tahu tentang siapa pencetus ide THR, dan sejak kapan digulirkan. Beberapa sumber mencatat bahwa kebijakan THR muncul pertama kali pada pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Tokoh yang paling berjasa adalah Soekiman Wirjosandjojo. Soekiman menjabat Perdana Menteri saat itu. Kabinet Soekiman yang dilantik pada tahun 1951 memiliki program meningkatkan kesejahteraan pamong pradja yang kini dikenal Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kebijakan tunjangan dari Kabinet Soekiman akhirnya menjadi titik awal bagi pemerintah untuk mengatur THR. Pemerintah secara resmi mengatur perihal THR secara khusus pada tahun 1994. Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 04/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

Pengusaha wajib memberikan THR kepada para pekerja yang telah bekerja selama tiga bulan secara terus menerus ataupun lebih. Besaran THR yang diterima sesuai dengan masa kerja. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih menerima sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan pekerja yang mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerjanya, dengan perhitungan masa kerja/12 x 1(satu) bulan gaji.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), merevisi peraturan mengenai THR tersebut pada tahun 2016. Revisi tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 6/2016.

Peraturan terbaru menyebutkan bahwa pekerja yang memiliki masa kerja minimal satu bulan sudah berhak mendapatkan THR. Selain itu, kewajiban pengusaha untuk memberi THR tidak hanya diperuntukan bagi karyawan tetap, melainkan juga untuk pegawai kontrak. Termasuk yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu, (PKWT).




TERBARU

Close [X]
×