kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Menyusun postur kabinet idaman


Jumat, 12 Juli 2019 / 11:15 WIB
Menyusun postur kabinet idaman

Reporter: Harian Kontan | Editor: Tri Adi

Tugas Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden terpilih 2019-2024 sekaligus untuk periode keduanya lima tahun ke depan, salah satunya membentuk susunan kabinet idaman. Entah akan dinamakan Kabinet Persatuan untuk memfasilitasi kelompok- sakit hati akibat kalah dalam pemilihan presiden (Pilpres) lalu, atau apapun namanya nanti.

Yang jelas, publik berharap Presiden terpilih tidak mengedepankan budaya permisif dalam menyusun Kabinet. Calon presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Maruf Amin diharapkan bisa menyusun postur kabinet yang profesional dan sudah pasti mau bekerja keras mengatasi berbagai masalah bangsa ini.

Postur Kabinet Jokowi-Maruf mestinya harus lepas dari kontrak politik. Hal tersebut hanya bisa dibuktikan bila menteri terpilih nanti tidak lagi aktif sebagai pengurus partai politik (parpol), terutama partai-partai pendukung.

Meski pemilihan orang-orang di kabinet menjadi hak prerogatif presiden, namun pada akhirnya Jokowi bisa tersandera untuk mengakomodasi parpol yang minta jatah kursi menteri. Sebab, itu merupakan dampak dari koalisi dalam sistem presidensial.

Jika pun akhirnya yang terjadi demikian, parpol harusnya memberikan saran kader-kader terbaiknya untuk dijadikan sebagai menteri. Kader-kader mereka harus cakap dan ahli dalam bidang yang dibutuhkan. Alhasil, kesan bagi-bagi kursi tidak hanya sebatas urusan politik. Lebih dari itu, kader ini harus bisa mengedepankan kepentingan rakyat sebab legitimasi berasal dari rakyat.

Keberanian untuk melepaskan kontrak politik harus didukung publik karena "kontrak politik" sudah pasti bakal tidak menguntungkan dan tak mendatangkan maslahat bagi penentuan kebijakan publik ke depan. Memang dapat dimengerti, jabatan menteri adalah jabatan politik, artinya penentuan kandidat dan calon dilakukan berdasarkan atas pertimbangan politik Jokowi yang memiliki hak prerogatif sebagai presiden terpilih.

Biasanya sudah lumrah selama ini, kecenderungan bahwa kepentingan dari parpol sangat dominan dalam pengisian kabinet, hal ini karena adanya kontrak-kontrak politik sewaktu suksesi Pilpres, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap pilihan presiden dalam menentukan pembantu-pembantunya dalam proses pengelolaan suatu pemerintahan. Untuk itu, publik menanti kiprah Jokowi, yakni beliau tidak mau diintervensi oleh kepentingan-kepentingan dalam kontrak politik.

Presiden dan wakil presiden terpilih tentu akan mendengar keinginan publik bahwa kabinet harus orang-orang pilihan yang profesional. Kabinet ahli, berarti kabinet yang diisi oleh kalangan profesional atau kabinet sangat ahli di bidangnya dan bukan berdasarkan representatif dari parpol. Indonesia pernah menerapkan zaken kabinet atau kabinet yang diisi oleh orang profesional pada awal kemerdekaan. Lepas dari cengkeraman kekuasaan Jepang dan masih dalam bayang ancaman kembalinya Belanda, Soekarno dan Hatta saat itu mengangkat putra-putra bangsa terbaik yang menguasai kompetensi di bidang masing-masing.

Memang, dalam sistem parlementer sekarang ini tidak bisa dipungkiri parpol masih memiliki kekuatan yang cukup besar menentukan kabinet pemerintahan. Parpol bisa atau mampu mengancam pemerintah yang berjalan jika pemerintahan tersebut terbangun sejak awal dari kompromi politik partai-partai pendukung presiden saat Pilpres.

Posisi Kabinet Kerja yang masih aktif, misalnya, yang ideal adalah 30% dari parpol dan 70% dari kalangan profesional non parpol. Pembagiannya agar adil, dapat diatur misalnya, representasi parpol ditempatkan pada posisi kementerian koordinator, seperti perekonomian atau kesejahteraan rakyat (sekarang Pembangunan dan Manusia dan Kebudayaan). Sedangkan, kementerian yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak sebaiknya diserahkan kepada kalangan profesional.




TERBARU
Terpopuler

Close [X]
×