| Editor: Tri Adi
Tahun 2017 tinggal menyisakan waktu kurang dari dua bulan. Namun setoran kantor pajak ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 masih saja tiris.
Hingga akhir Oktober 2017 setoran pajak baru mencapai Rp Rp 882,8 triliun triliun atau setara 68,8% dari total target penerimaan pajak di APBN-P 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun. Artinya setoran kantor pajak masih kurang Rp 400 triliun lagi.
Pada kondisi ini Kementerian Keuangan masih punya beberapa opsi. Pertama, menggenjot penerimaan dengan membuka semua laci-laci potensi yang belum tergali. Untuk itu menteri Keuangan musti memberikan tugas ekstra kepada aparat pajak agar setoran bisa tercapai. Istilah yang sering dipakai fiskus intensifikasi perpajakan.
Kedua, lebih aktif membuat terobosan baru untuk menjaring wajib pajak dengan cara non konvensional. Satu cara yang mungkin perlu kita apresiasi adalah saat Menkeu memanggil manajemen Go-Jek untuk menawarkan kerjasama.
Kerjasama dimulai semisal dengan memudahkan pengguna jasa gojek untuk membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kemudian memudahkan pembayar pajak untuk menyetorkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) meskipun sejatinya sekarang setoran SPT sudah bisa dilakukan secara online.
Yang lebih penting dari kerjasama tradisional setor-menyetor itu, semestinya kantor pajak memanfaatkan database yang dimiliki oleh GoJek. Bisa dibayangkan, perusahaan aplikasi ini punya rekam jejak digital yang akurat soal kebiasaan seseorang. Mulai aktivitas bepergian kemana saja, membeli apa di situs daring yang punya kerjasama dengan GoJek, makanan dan minuman apa saja yang sering mereka pesan, berikut berapa nilai transaksinya.
Tentu akan mudah bagi kantor pajak untuk meng-capture perilaku wajib pajak, berikut memprediksi berapa besar pengeluaran bulanan per pelanggan dari aktivitas yang terekam oleh aplikasi GoJek.
Ingat bukan cuma GoJek yang punya data perilaku konsumen seperti ini. Ada Grab, Uber, juga toko-toko daring alias e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan banyak lagi yang menyimpan rapi data perilaku konsumen ini.
Kalo opsi kedua belum maksimal tinggal versi pesimistis, ketiga yakni berharap belanja instansi pemerintah tidak memenuhi target sesuai alokasi di APBN-P. Dengan begitu Kementerian Keuangan tak perlu repot menggali utang lebih besar untuk menambal defisit anggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
