Reporter: Cipta Wahyana | Editor: Tri Adi
Menjelang tutup tahun 2018, negeri kita kembali diguncang bencana alam. Kali ini, erupsi gunung Anak Krakatau menjadi pemicu terjadinya tsunami di sebagian garis pantai Jawa Barat. Ratusan orang tewas, ribuan orang kehilangan tempat tinggal, dan tak sedikit infrastruktur yang rusak.
Peristiwa ini seolah jadi peringatan bagi para pengurus negara bahwa mereka mesti lebih serius memperhatikan upaya mitigasi dampak bencana alam. Maklum, selain jadi sahabat yang mendatangkan banyak kemakmuran, kita mafhum bahwa alam Indonesia juga menyimpan banyak risiko bencana. Gempa, baik yang dipicu letusan gunung api maupun pergeseran lempeng bumi, paling sering jadi pemicu bencana besar. Di luar itu, banjir dan tanah longsor juga cukup sering terjadi.
Pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bisa jadi momentum untuk memperbaiki manajemen dampak kebencanaan di Indonesia maupun mitigasi risiko bencana itu sendiri. Ini artinya, Presiden mesti memberikan tugas spesifik ke Kepala BNPB yang baru untuk memperbaiki cara kerja BNPB secara menyeluruh. Betul, menunjuk orang (people) yang tepat adalah awal yang benar untuk melakukan perbaikan. Tapi, struktur dan cara kerja organisasi juga tak kalah pentingnya.
Di luar itu, yang terpenting, pemerintah juga mesti menyediakan anggaran yang cukup bagi upaya mitigasi dampak bencana alam. Bukan rahasia lagi, selama ini, para pengurus BNPB sering mengeluh kekurangan dana; baik untuk operasional penanganan bencana maupun untuk membiayai pemulihan pascabencana. Belum lagi, sejatinya, sebagai upaya preventif, pemerintah juga mesti menggalakkan upaya edukasi tentang risiko bencana alam kepada masyarakat. Pendidikan semacam ini perlu digalakkan di lingkungan sekolah-sekolah formal.
Karena itulah, pemerintah mesti "menyisihkan" dana cukup untuk mendukung BNPB. Jangan sampai, lembaga superpenting ini cuma kebagian “sisa” bujet. Dengan payung hukum cukup, pemerintah bisa menggerakkan swasta mengumpulkan dana bencana terus-menerus.
Mengurus mitigasi risiko dan manajemen kebencanaan alam, hakikatnya, sama pentingnya dengan upaya pemerintah melakukan berbagai pembangunan fisik. Karena itu, perhatian pemerintah juga tak boleh berat sebelah. Selain bencana alam mengancam jiwa, jika tak tertangani dengan benar, bencana alam juga bisa merusak pembangunan fisik yang dibangun pemerintah.•
Cipta Wahyana
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
