Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Awan mendung melingkupi dunia di awal tahun 2020. Semua ini tidak dapat lepas dari penyebaran 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) yang baru-baru ini diberi nama Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).
Sampai dengan Senin (17/2/2020) lalu, terdapat 71.204 kasus dan 1.770 orang meninggal dunia akibat virus tersebut. Sementara itu, pasien yang sembuh mencapai 71.331 orang.
Covid-19 pun sudah menjangkau puluhan negara di dunia, mulai dari negara asal virus itu ditemukan, yakni China, hingga Amerika Serikat (AS). Sejumlah negara di ASEAN seperti Singapura pun sudah melaporkan puluhan orang terjangkit Covid-19. Bagaimana dengan Indonesia?. Sampai dengan saat ini, belum ada yang terkena virus tersebut di Indonesia.
Tidak hanya dari sisi kesehatan, dampak penyebaran Covid-19 juga berimbas kepada sisi ekonomi. Kegiatan ekspor impor hingga sektor pariwisata turut terkena dampak, baik di level global maupun di level dalam negeri kita sendiri.
Lalu, bagaimana mitigasi yang perlu dilakukan pemerintah merespons Covid-19 tersebut?.
Efek perdagangan dan pariwisata
Ketika penyebaran Covid-19 dilaporkan pada pengujung tahun lalu, publik sontak teringat kepada wabah Severe Acute Respiratory Sydrome (SARS) pada periode 2002-2003. Sebagaimana Covid-19, penyebaran SARS telah memicu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) China anjlok hingga 2,0%, dari 11,1% pada kuartal pertama 2003 menjadi 9,1% pada kuartal ketiga 2003.
Bagaimana dengan Covid-19?. Sejumlah lembaga meramalkan ekonomi Negeri Panda akan turun 1% pada kuartal pertama 2020. Namun, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memproyeksikan perekonomian China bakal anjlok lebih dalam. Basis prediksi IMF sederhana. Dahulu, ketika SARS mewabah, China hanya menyumbang 8,0% terhadap ekonomi dunia. Sedangkan hari ini, China berkontribusi 28% kepada perekonomian global.
Ekonomi yang makin terkoneksi antarnegara membuat 'infeksi' di Negeri Tirai Bambu berdampak kepada perekonomian dunia. Belum ada angka pasti berapa dampak kepada ekonomi global. Namun, khusus untuk Indonesia, setiap penurunan pertumbuhan PDB China 1,0%, maka tingkat PDB Indonesia pun berkurang 0,3%.
Dari mana dampak itu berasal?. Pertama, dari sisi perdagangan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia bergantung kepada China. Mulai dari bahan baku industri, pangan, dan lain-lain.
Kedua, dampak lain akan terasa dari sisi pariwisata. Apalagi, pemerintah Indonesia sudah melarang penerbangan dari dan ke China. Hal tersebut tentu akan memukul destinasi-destinasi andalan wisatawan asal Negeri Tirai Bambu, semacam Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Utara.
Apalagi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan China ke Indonesia tidaklah sedikit, yaitu mencapai 2,07 juta kunjungan (12,86%) dari total kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tahun lalu yang mencapai 16,11 juta kunjungan.
Tidak hanya kunjungan, wisatawan asal China juga memiliki tingkat pengeluaran yang tergolong tinggi. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf), rata-rata pengeluaran per kunjungan wisatawan China mencapai US$ 1.400.
Dengan jumlah wisman China tahun lalu yang mencapai 2,07 juta kunjungan, maka potensi kehilangannya hampir US$ 3 miliar (Rp 42 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.000 per dollar AS).
Solusi konkret
Dampak masif penyebaran Covid-19 ke perekonomian Indonesia memang harus diantisipasi. Pemerintah pun sudah membeberkan jalan keluar. Dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, pemerintah memutuskan untuk mempercepat realisasi belanja kementerian/lembaga, termasuk belanja dalam kategori bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuannya agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Penulis menilai langkah ini secara makro sangat tepat. Sebab, di saat ekspor-impor dan investasi melemah, konsumsi rumah tangga merupakan tumpuan utama ekonomi. Berdasarkan struktur PDB) kita, konsumsi rumah tangga mempunyai persentase tertinggi, yaitu 56%. Maka tak ayal ketika situasinya seperti sekarang konsumsi rumah tangga harus bisa diandalkan.
Namun, patut menjadi catatan bahwa jangan sampai percepatan realisasi belanja kementerian dan lembaga ini dilakukan secara serampangan, mengabaikan prinsip-prinsip perundang-undangan.
Tata kelola anggaran harus tetap dijaga agar tidak salah sasaran. Apalagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak temuan penyimpangan dalam penyaluran anggaran bansos di lapangan. Pada titik ini, aparat penegak hukum dapat hadir untuk memberikan keamanan.
Sedangkan dari sisi pariwisata, langkah pemerintah dan maskapai penerbangan memberikan diskon harga tiket pesawat belumlah cukup efektif. Mengapa?. Sebab meski sudah dipangkas, harga tiket pesawat dinilai masih tetap tinggi.
Untuk itu, penulis menilai pemerintah pusat perlu mengajak pemerintah daerah (pemda) dan pelaku usaha, terutama di daerah-daerah yang terdampak seperti Bali, NTB, dan Sulawesi Utara untuk membuat paket-paket promosi yang menarik wisatawan lokal untuk berkunjung. Menarik dalam hal ini tentu tidak hanya dari sisi harga, melainkan juga gimmick-gimmick lain sehingga kunjungan mereka berkesan.
Selain itu, pemerintah pusat juga harus gencar menggaet wisatawan asing dari negara-negara di luar China. Tidak terkecuali dari negara-negara kawasan Eropa dan Timur Tengah. Meski jumlah mereka belum sebanyak wisman asal Asia terutama China, namun berapapun kedatangan mereka di saat seperti sekarang tetap bermanfaat.
Pada akhirnya, tentu kita berharap agar penyebaran Covid-19 segera berakhir. Berbagai peneliti dari lembaga-lembaga internasional meramalkan mulai bulan depan akan terjadi penurunan intensitas penyebaran virus tersebut seiring datangnya musim semi. Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu bilang kalau wabah Covid-19 akan tuntas pada bulan April mendatang.
Apapun itu, pemerintah perlu memitigasi agar dampak virus tersebut terhadap perekonomian Indonesia bisa ditekan seminimal mungkin. Apalagi banyak target pembangunan yang harus diselesaikan, termasuk dari sisi makroekonomi.
Amanat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020 tidaklah ringan karena menargetkan pertumbuhan PDB mencapai 5,3% atau lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan PDB tahun lalu, yaitu hanya 5,02.
Penulis : William Henley
Founder Indosterlig Group
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
