Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Tri Adi
Bak window dressing, menjelang tutup tahun, stabilitas makro ekonomi Indonesia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan. Paling kentara dari nilai tukar rupiah yang menguat tajam dan sudah jauh meninggalkan level Rp 15.000 per dollar AS.
Di pasar spot, kemarin, rupiah menguat 0,4% ke level Rp 14.244 per dollar AS. Kalau dihitung sejak awal tahun, rupiah sudah terapresiasi 5,08%. Beragam resep dan bauran kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat rupiah sepertinya mulai membuahkan hasil sehingga rupiah kembali perkasa.
Penguatan rupiah berimbas pula ke inflasi yang makin landai. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) merekam, inflasi bulan November 2018 hanya 0,27% secara bulanan.
Sementara, inflasi tahun kalender Januari-November 2018 sebesar 2,50% dan inflasi year on year (yoy) tercatat 3,23%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan tingkat inflasi hingga akhir tahun ini hanya sebesar 3,2%.
Membaiknya indikator makroekonomi seperti inflasi yang terjaga rendah dan kurs rupiah yang makin stabil cenderung menguat bisa menjadi modal untuk menapaki tahun 2019 yang tantangannya barangkali akan lebih berat dari tahun ini.
Sejumlah proyeksi menunjukkan ekonomi Indonesia di tahun depan bakal lebih lambat dari tahun ini. Bahkan Bank Indonesia (BI) saja memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan dari 5,1%–5,5% menjadi 5%–5,4%.
Dengan bekal inflasi rendah dan kurs rupiah yang menguat, setidaknya ada asa untuk tetap menghidupkan daya beli masyarakat. Penguatan daya beli menjadi kunci agar konsumsi masyarakat yang notabene penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar, tetap bisa tumbuh dan menggerakkan perekonomian.
Konsumsi masyarakat menjadi tumpuan dan penyelamat di saat ekspor dan investasi masih sulit diandalkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Lepas dari motif politik menjelang pemilihan presiden 2019, bisa dimengerti kalau pemerintah memperbesar anggaran dana bantuan sosial (bansos) di 2019. Barangkali salah satu pertimbangannya adalah demi menjaga daya beli terutama masyarakat kalangan bawah.
Pemerintah tentu tak mau kehilangan muka bila dimasa akhir pemerintahan, pengelolaan ekonomi malah kedodoran. Harus ada modal kuat dari sisi ekonomi yang kelak bisa menjadi bekal pemerintahan selanjutnya.•
Khomarul Hidayat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
