Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak memang baru dihelat 9 Desember 2020. Namun, desakan agar pemerintah menunda lagi pelaksanaan pilkada 2020 makin santer terdengar.
Alasannya sama yakni wabah korona atau Covid-19 yang makin mengganas di Indonesia. Ada kekhawatiran, proses pelaksanaan pilkada bakal menjadi klaster baru penyebaran wabah korona.
Apalagi, kalau merunut jadwal pelaksanaan pilkada 2020, masa kampanye yang biasanya mendatangkan kerumunan massa akan berlangsung mulai 26 September sampai 5 Desember 2020.
Padahal, wabah korona saat ini tengah dalam masa puncak dan belakangan terus mengukir rekor tambahan kasus harian. Senin (21/9) misalnya, rekor baru lagi ada tambahan 4.176 kasus baru yang terinfeksi korona di Indonesia, sehingga total menjadi 248.852 kasus positif.
Bahkan, tanpa pandang bulu, tak sedikit pejabat pemerintahan pusat maupun daerah yang menjadi korban korona ini. Banyaknya korban menjadi pengingat bahwa wabah ini tak bisa dipandang sepele.
Maka, rasanya masuk akal munculnya desakan berbagai kalangan agar pelaksanaan pilkada ditunda dulu sampai setidaknya wabah penyakit pernafasan ini mereda dulu dan syukur-syukur vaksin bisa segera diberikan. Jadi, usulan penundaan pilkada serentak 2020 tersebut patut dipertimbangkan pemerintah kalau memang mudaratnya lebih banyak bagi masyarakat.
Saat ini, kesehatan dan keselamatan warga menjadi utama dan karenanya harusnya menjadi prioritas pemerintah. Lebih-lebih pemerintah tengah berupaya keras agar perekonomian bisa segera pulih.
Syarat utama ekonomi bangkit adalah meredanya wabah korona ini. Sudah terbukti, saat pergerakan masyarakat dibatasi untuk menekan penyebaran wabah ini, ekonomi kita langsung menukik. Memang, sisi lain dampak penundaan pelaksanaan pilkada juga besar. Terutama bagi calon kepala daerah karena mungkin harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendanai pilkada.
Dampak penundaan pilkada juga bisa merembet ke ekonomi. Sebab, saat proses pilkada bergulir biasanya perputaran dana di masyarakat juga tinggi, sesuatu yang dibutuhkan saat ekonomi tengah terdegradasi.
Namun sekali lagi, faktor keselamatan masyarakat harus yang utama. Sementara, proses politik semacam pilkada masih bisa dikompromikan dan digeser pelaksanaannya. Toh, dalam politik, kompromi merupakan hal lazim.
Penulis : Khomarul Hidayat
Redaktur Pelaksana
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
