| Editor: Tri Adi
Penataan Kawasan Pasar Tanah Abang masih menjadi polemik. Konsep penataan yang disodorkan dan dimulai oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat tanggapan beragam dari banyak pihak. Bukan cuma pengamat dan institusi, bahkan sebagian pedagang dan pengusaha transportasi di kawasan itu juga tidak sedikit yang kontra. Keberpihakan pada pedagang dengan memberi ruang jualan di jalan belum dianggap sebagai solusi terhadap masalah di kawasan tersebut.
Justru kini yang terlihat malah kesemrawutan. Tingkat kemacetan di kawasan itu kembali meningkat drastis. Menurut pengamatan dan survei dari Dirlantas Polda Metro Jaya, dalam beberapa minggu terakhir, tingkat kemacetan di Tanah Abang meningkat sampai 60%. Padahal, beberapa tahun lalu, banyak yang menganggap kawasan itu menjadi lebih nyaman setelah ada pengaturan dan penertiban kendaraan dan angkutan umum secara teratur.
Yang lebih ironis, para pedagang yang selama ini menyewa dan menempati kios-kios di beberapa blok pusat perbelanjaan itu juga merasakan imbasnya. Penjualan sepi karena pembeli berpikir ulang untuk belanja ke Tanah Abang. Ini belum termasuk faktor tren belanja daring yang bebas kemacetan. Bahkan, Pasar Tanah Abang Blok G yang sempat menjadi salah satu ikon kini sudah ditinggal pedagang.
Jika tidak ada solusi yang nyata untuk pembenahan kawasan itu, cepat atau lambat, pijar Kawasan Perbelanjaan Pasar Tanah Abang kian meredup. Soalnya, kini pembeli sudah memiliki banyak alternatif untuk mendapatkan barang dengan harga kompetitif. Banyak marketplace yang diisi oleh pedagang, bukan cuma dari Tanah Abang, membuat konsumen punya banyak pilihan pemasok, hanya dengan membandingkan harga dan kualitas. Bahkan, banyak pemasok daring tak perlu lagi bikin toko luring lantaran sudah punya langganan tetap.
Yang dibutuhkan oleh ribuan pedagang dan mereka yang selama ini hidup dari ekonomi di Kawasan Tanah Abang adalah kebijakan yang konsisten. Problem beda pemerintahan beda kebijakan justru akan menjadikan kawasan itu hanya sebagai objek persaingan, bukan aset berharga yang perlu dikembangkan. Apalagi jika kebijakan itu hanya melihat dari sisi jangka pendek, tidak mempertimbangkan keberlangsungan roda ekonomi di kawasan itu. Seharusnya komunitas pedagang di kawasan Tanah Abang berteriak keras untuk mempertahankan masa depan mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
