Nasionalisme dan pilpres

Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Tri Adi

Mayoritas saham PT Freeport Indonesia tak lama lagi akan jatuh ke Indonesia setelah sekian lama dikuasai korporasi raksasa Amerika Serikat, Freeport McMoran. PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang ditugasi membeli 51% kepemilikan Freeport, tinggal selangkah lagi menuntaskan akuisisi tambang emas tersebut setelah sejumlah dokumen ditandatangani.

Presiden Joko Widodo lewat pesan di Instagramnya yakin, proses divestasi saham Freeport Indonesia kepada Inalum seharga US$ 3,85 miliar tersebut akan selesai pada akhir tahun ini.

Terlepas dari soal harga wajar akuisisi saham Freeport, jelas Jokowi senang dengan tuntasnya pengambilalihan saham pengendali tambang mineral dan emas Grasberg itu.

Dari kacamata politik, akuisisi saham Freeport menjadi modal nan berharga bagi Jokowi untuk bahan kampanye dalam pemilu presiden tahun depan. Akuisisi Freeport ibarat menjadi pembuktian nasionalisme ekonomi yang Jokowi janjikan tahun 2014 silam. Apalagi di tengah tekanan sulitnya mengejar target pertumbuhan ekonomi 7% seperti yang dikampanyekan pada 2014 lalu. Plus tekanan kurs rupiah yang membebani ekonomi. Akuisisi atas Freeport mungkin menjadi prestasi yang menutupi itu.

Isu nasionalisme ekonomi selalu menjadi bahan kampanye politik kandidat presiden. Presiden Jokowi yang mencalonkan lagi di pemilu presiden 2019, di beberapa kesempatan membanggakan keberhasilan pemerintah mengambilalih kendali atas sumber daya alam dari perusahaan asing. Pengambilalihan blok migas Mahakam dari perusahan Prancis, Total AS oleh Pertamina, akuisisi Blok Rokan oleh Pertamina dari Chevron, dan akuisisi saham Freeport Indonesia adalah yang acap Jokowi contohkan.

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga mengagungkan isu-isu nasionalisme ekonomi dalam kampanye. Prabowo sering menyentil sumber daya alam dikuasai asing, dan menjanjikan akan melestarikan kekayaan alam bagi rakyat, serta tak mengizinkan perusahaan asing mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia.

Sama-sama mengusung isu kemandirian dan nasionalisme ekonomi, barangkali ini menjadi tren kebijakan ekonomi Indonesia ke depan, siapapun presiden yang terpilih. Itu dengan catatan, janji kemandirian ekonomi tersebut ditunaikan.

Semoga, nasionalisme ekonomi bukan sekadar jargon gagah-gagahan. Bukan pula semata mengambil kendali pengelolaan sumber daya alam tanpa perhitungan. Lebih penting dari itu, bagaimana bisa mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat.•

Khomarul Hidayat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News