kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.183
  • EMAS682.000 0,44%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Nontunai, antikorupsi, dan pajak

Rabu, 12 Desember 2018 / 14:49 WIB

Nontunai, antikorupsi, dan pajak

Khalayak ramai memperdebatkan kondisi korupsi seperti penyakit kanker yang parah. Masalah integritas dan etika juga mengemuka. Alih-alih berdebat tentang level kanker, akan bermanfaat jika semua pemangku kepentingan dan DPR memperhatikan kondisi korupsi saat ini. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada 19 Bupati/Walikota yang tersangkut Operasi Tangkap Tangan (OTT) tahun ini. Jumlah itu belum termasuk OTT aparatur sipil negara (ASN) di eksekutif, yudikatif serta wakil rakyat.

Menarik untuk melihat PPATK (Pusat Pengawasan dan Analisis Transaksi Keuangan) melalui UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mewajibkan bank melaporkan transaksi mencurigakan dan/atau transaksi tunai melalui transfer dengan batasan nilai Rp 500 juta ke atas. Kewajiban juga berlaku bagi penyedia barang dan jasa mewah seperti pengembang, diler otomotif, pedagang perhiasan dan balai lelang dengan nilai transaksi Rp 500 juta.

Di India, Perdana Menteri Modi tahun 2016 menarik pecahan rupee 500 karena sering dipalsukan untuk terorisme dan 1.000 rupee karena kerap dipakai untuk menyuap. Langkah itu membuat banyak pihak kesulitan transaksi. Namun pemerintah India mengakomodasi sistem Paytm (pay through mobile) sejak 2014 untuk transaksi pembayaran dengan scan barcode, sampai ke pasar. Di luar dugaan, aplikasi Paytm ini bisa menggantikan pembayaran tunai secara masif.

Beberapa negara telah menerapkan batasan non-cash payment, seperti Italia, Meksiko, dan Denmark. Italia menetapkan batasan lebih dari 1.000 poundsterling harus non tunai, untuk mencegah pencucian uang dan penghindaran pajak. Di Meksiko juga, batasan tunai 100 ribu peso (US $ 7.700) untuk mencegah pembelian properti, kendaraan dan barang mewah dengan uang ilegal. Denmark pun membatasi tunai maksimal 10.000 krone (setara 1.330) untuk mencegah penghindaran pajak dan mendeteksi transaksi terutang PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Amerika Serikat (AS) sendiri menerapkan batasan maksimal tunai US$ 10.000.

PPATK belakangan ini sudah mengajukan revisi UU No 8/2010 dengan batasan tunai menjadi maksimal Rp 100 juta. Secara nyata memang ada dua celah. Pertama, batasan nilai transaksi sebesar Rp 500 juta terlalu besar, karena transaksi kurang dari Rp 500 juta tidak perlu dilaporkan ke PPATK. Celah ini juga dimanfaatkan penyedia barang dan jasa mewah batasan nilai Rp 500 juta dengan skema tunai keras.

Kedua, batasan pembayaran tunai belum ada sehingga nasabah leluasa mencairkan dana tunai berapapun besarnya untuk membayar semua barang. Alasan nasabah mengambil tunai untuk membayar gaji karyawan dan pembelian bahan baku produksi, tidak masuk akal, karena semuanya bisa ditransfer via rekening bank.


Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0519 || diagnostic_web = 0.3324

Close [X]
×