kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45861,31   -4,94   -0.57%
  • EMAS918.000 0,00%
  • RD.SAHAM -0.32%
  • RD.CAMPURAN -0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.08%

Nontunai, antikorupsi, dan pajak


Rabu, 12 Desember 2018 / 14:49 WIB
Nontunai, antikorupsi, dan pajak

Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi

Mewajibkan masyarakat

Korupsi dapat dicegah dengan pengawasan transaksi. Agar pengawasan maksimal, perlu ada pembatasan nominal pembayaran tunai dan mengedepankan pembayaran non tunai (non cash payment), termasuk penukaran valuta asing. Dalam kasus OTT terakhir KPK di Jakarta Selatan, terduga penyuap menukar dollar Singapura di money changer secara tunai untuk suap. Sedangkan dari sidang kasus OTT KPK tahun 2017 atas seorang pejabat eselon satu, penyuap melakukan penyamaran kepemilikan rekening bank. Di rekening itu, kartu ATM dipegang tersangka. Dan KPK bisa melakukan arus keuangan dengan metode ini.

Dalam sistem penerimaan negara, model perpajakan di Italia, Meksiko, Denmark dan AS menerapkan self assessment. Wajib pajak mengisi laporan penghasilan dan menyetorkan pajak secara sukarela karena transaksi keuangan di perbankan dan lembaga keuangan lain sudah terawasi pemerintah. Jika ada kecurangan, otoritas pajak dengan mudah akan mengusut kasus tersebut.

Korupsi tidak bisa dipandang hanya stand alone crime. Uang suap pengusaha hitung sebagai biaya pengurang penghasilan yang seharusnya dikenakan pajak. Akibat suap ini, negara dirugikan dari pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 25 persen dikalikan 1 milyar atau 250 juta.

Langkah maju Pemerintah adalah penetapan UU Nomor 9 Tahun 2017 yang mengesahkan Perppu No.1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan UU ini mewajibkan Bank dan Lembaga lainnya menyampaikan informasi keuangan (saldo) nasabah per akhir tahun, paling lambat akhir April tahun berikutnya. Masalahnya, masyarakat masih ada pilihan untuk menggunakan tunai dalam transaksi sehingga tidak semua melalui bank.

Inti dari pembatasan tunai adalah mewajibkan masyarakat memakai instrumen perbankan untuk jual beli dan pembayaran lainnya. Pengaturan non tunai mungkin dilakukan karena jumlah rekening bank sudah mencapai 55% jumlah penduduk. Sementara jumlah alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), seperti kartu ATM dan debit, sekitar 154 juta pada September 2018. Belum lagi kanal pembayaran online seperti Go Pay dan OVO.

Melihat kondisi itu, pemerintah dan DPR harus segera mengesahkan pembatasan tunai, yang lebih kecil kalau bisa jauh dibawah 100 juta. Pemerintah hanya perlu mengatur transaksi business to business, business to person atau person to person memakai mekanisme non cash payment.

Selain itu, pencatatan non-cash payment, memudahkan akses pemerintah memantau data lalu lintas keuangan yang setara produk domestik bruto (PDB) senilai Rp 16.000 triliun (asumsi APBN 2019). Ini dipakai sebagai data referensi untuk crosscheck kebenaran isian SPT Tahunan pajak penghasilan. Untuk pengawasan wajib pajak diperlukan data eksternal indikasi penghasilan seperti pembelian polis asuransi, kendaraan bermotor, properti, dan surat berharga/efek.

Misalkan untuk kepentingan legalisasi setoran pajak transaksi pengalihan properti. Ada kewajiban mencantumkan nomor rekening bank, namun wajib pajak masih bersikeras metode pembayaran pengalihan secara tunai. Tentu tidak masuk akal bila transaksi ratusan juta bahkan miliaran dengan tunai. Dengan revisi UU No 8/2010 tentang batasan pembayaran tunai, saat wajib pajak memohon legalisasi setoran pajak, wajib mencantumkan nomor rekening bank sehingga kantor pajak bisa melacak kebenaran transaksi tersebut.

Dengan melihat kondisi tersebut, sudah selayaknya pemerintah dan DPR membatasi transaksi tunai yang lebih kecil dengan segera mensahkan revisi UU No.8/2010.•

Anandita Budi Suryana
Pegawai Ditjen Pajak




TERBARU
Kontan Academy
Rahasia Banjir Order dari Digital Marketing Sukses Berkomunikasi: Mempengaruhi Orang Lain Batch 3

[X]
×