Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Tri Adi
Bila berbicara lebih dalam soal daya beli, maka yang harus diperhatikan adalah dua faktor, yakni harga dan pendapatan.
Dengan begitu, upaya menaikkan daya beli bisa berupa stabilisasi harga atau mendongkrak pendapatan masyarakat. Nah, dalam konteks ini, saya melihat sebenarnya upaya pemerintah untuk stabilisasi harga sudah tampak dari tren inflasi yang cenderung rendah tahun ini dibandingkan beberapa tahun terakhir.
Jika inflasi rendah dan indeks harga konsumen (IHK) terkendali, berarti tugas berikutnya adalah mendongkrak pendapatan masyarakat. Untuk langkah yang satu ini saya bisa katakan memang agak sulit, khususnya bagi masyarakat menengah bawah yang terlihat mengalami penurunan pendapatan.
Antisipasi pemerintah sejauh ini sudah tepat dengan menyiapkan sejumlah bantalan, seperti memberikan beragam jenis bantuan sosial (bansos) dan membuka lapangan pekerjaan dana desa.
Namun, soal bansos memang tidak bisa dilakukan terus menerus karena dana pemerintah juga terbatas, sehingga bansos merupakan solusi yang hanya bersifat sementara. Sedangkan, upaya membuka lapangan pekerjaan menjadi pilihan utama yang harus terus didorong terutama untuk penciptaan sektor padat karya di daerah.
Pasalnya, pekerjaan di daerah selama ini masih mengandalkan bidang pertanian dan perkebunan. Terlebih, saat ini sektor tersebut masih belum ada tanda-tanda akan pulih dari penurunan sejak beberapa tahun lalu.
Makanya, kalau mau lebih optimal, bukan hanya dana desa yang dijadikan alat untuk mengerek daya beli masyarakat, melainkan juga dana transfer daerah yang digenggam provinsi dan kabupaten/kota selama ini.
Namun, cerita yang diterima publik selama ini justru banyak dana daerah yang mengendap di perbankan alias tak dimanfaatkan. Hal ini jelas kontraproduktif dengan keinginan pemerintah pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
