Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Pandemi Covid-19 ditengarai bakal makin memperparah ketimpangan. Hal itu diungkapkan oleh Angus Deaton, peraih Nobel Ekonomi tahun 2015. Deaton bahkan mengibaratkan pandemi ini bagai sinar-X. Mengekspos disparitas secara transparan.
Masyarakat terbelah di dua kutub berbeda. Para pemilik modal, dan mereka yang mapan secara ekonomi dapat terus bekerja dari rumah. Seperti hari-hari biasa. Stamina produktivitas tetap terjaga. Dengan dukungan teknologi panggilan video, dan fasilitas ekstensif lainnya.
Sementara kelompok rentan yang umumnya pekerja informal, harus berjibaku dengan situasi menegangkan. Menantang maut. Bak mengundi nasib sembari diselimuti rasa was-was. Demi mempertahankan agar dapur terus mengepul.
Kritik senada diutarakan Eleanor Russel dan Martin Parker. Ilmuwan Inggris itu secara komparatif menyandingkan pandemi Covid-19 dengan Black Death di Abad 14. Pandemi itu memicu terkosentrasinya kekayaan pada sekelompok konglomerat.
Memunculkan pengusaha yang punya koneksi kuat ke pemerintah. Menciptakan oligarki. Bertahta berabad-abad lamanya. Muncul kekhawatiran, pandemi Covid-19 merepetisi hal yang sama.
Dampak Covid-19 berpotensi membuat yang kaya bertambah makmur, sementara yang miskin akan terperosok semakin dalam ke jurang kemelaratan. Terutama bila pemerintah tidak hati-hati dalam meramu formula kebijakan. Sejarah tujuh abad silam itu, semestinya jadi acuan merespons pandemi.
Upaya menjaga penerimaan pajak dengan menggelontorkan stimulus kepada korporasi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional, misalnya, ditengarai berpotensi memperlebar kesenjangan pendapatan. Kebijakan itu, menciptakan peluang-peluang yang hanya bisa diraih oleh korporasi. Sehingga, Angus Deaton mewanti-wanti bahwa salah menyikapi pandemi bakal menciptakan masalah baru. Ketimpangan semakin dalam di masa depan.
Risiko kecenderungan melebarnya ketimpangan mesti diantisipasi. Bukan dengan menghalangi stimulus yang digelontorkan ke kelompok-kelompok usaha besar seperti suntikan dana ke BUMN. Namun mengorkestrasi UMKM dan pelaku sektor riil lainnya. Terutama petani dan nelayan.
Sektor informal paling signifikan menyerap tenaga kerja. Juga paling terguncang oleh dampak pandemi Covid-19. Menopang sektor riil, berarti menjaga tegak kokoh pilar ekonomi bangsa.
Sudah terlihat langkah responsif dan terukur. Presiden Joko Widodo membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Upaya mengakselerasi penanganan Covid-19. Simultan dengan pemulihan ekonomi. Keduanya memang satu kesatuan yang saling memengaruhi.
Durasi pengendalian Covid-19 yang lamban membuat aktivitas ekonomi membeku. Sehingga cost yang bakal dikeluarkan semakin besar. Penerimaan negara menurun. Defisit APBN melebar. Akhirnya, utang jadi solusi menambal kekurangan tersebut.
Namun selain tujuan jangka pendek menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi, Komite ini juga mestinya sudah dirancang mengeksekusi visi jangka panjang pascapandemi. Terutama membangun fondasi arah Indonesia pasca Covid-19.
Kita semua percaya bahwa dunia dipastikan bakal banyak berubah akibat pandemi Covid-19. Maka perlu dirumuskan mau kemana bangsa melangkah. Orientasi masa depan itu mesti mulai berpijak pada kebijakan dan stimulus yang digelontorkan.
Great Reset
Great Reset atau pengaturan ulang secara masif, merupakan agenda anyar yang saat ini ditawarkan oleh sejumlah pakar. Seruan Great Reset dikumandangkan dari podium World Economic Forum. Great Reset bahkan menjadi tema utama forum tahunan WEF yang mulai didiskusikan di forum-forum daring.
Pendiri dan Ketua Eksekutif WEF Klaus Schwab bersama Thierry Mallert bahkan meluncurkan buku "Covid-19 : The Great Reset". Buku ini secara mendalam mengulas agenda perubahan tatanan kehidupan secara masif. Secara global, keduanya menawarkan Great Reset di lima sektor. Yaitu ekonomi, sosial, geopolitik, lingkungan dan teknologi.
Great Reset tentu saja melampaui new normal yang didengungkan pemerintah. New normal sebatas mengadopsi protokol kesehatan ke dalam berbagai aktivitas individual atau komunal. Atau improvisasi dengan pendekatan teknologi. Sedangkan Great Reset adalah agenda perubahan tatanan kehidupan dalam spektrum yang luas, baik secara fundamental maupun secara filosofis.
Bila dikristalisasi, lima agenda Great Reset itu terkait dua problem mendasar yang dihadapi umat manusia. Yaitu kesenjangan, dan dekadensi lingkungan. Problem kesenjangan yang terjadi, diperparah oleh tatanan geopolitik yang mengusung spirit pertarungan merebut sumber daya alam. Hal itu menimbulkan risiko terhadap lingkungan seperti yang kita rasakan. Wabah merajalela. Silih berganti bencana melanda.
Agenda Great Reset, berupaya mengikis jarak sosial ekonomi. Juga mengubah tatanan politik dunia untuk mewujudkan kebaikan bersama. Great Reset adalah seruan mengubah sikap personal dan paradigma kolektif kekuasaan. Termasuk menyiapkan kuda-kuda menyongsong deru teknologi dan digitalisasi yang tak terbendung. Schwab dan Mallert menyebut digitalisasi sebagai micro reset. Sebab gelombang adopsi digitalisasi memang telah melanda sebelum Covid-19.
Kini percepatan adopsi teknologi dan adaptasi digital tak bisa dihindari. Mesti dilakukan secara masif dan simultan. Tuntutan akselerasi digitalisasi ini, agaknya belum pernah dibayangkan. Tampak dari tergopoh-gopohnya birokrasi merespons tuntutan adaptasi teknologi. Misalnya, terlihat dari program pembelajaran daring yang dihadang jalan terjal ketimpangan infrastruktur digital.
Harus diakui, pemerintah memang selalu ketinggalan dua sampai tiga langkah di belakang inovasi dan gemuruh teknologi. Karena itu, pandemi Covid-19 merupakan momentum melakukan lompatan. Menyejajarkan diri secara relevan.
Sementara Great Reset di bidang ekonomi berarti mengubah struktur ekonomi. Dari berbasis konsumsi menjadi ekonomi yang bertumpu pada sektor produksi, investasi dan perdagangan. Hal itu dapat dimulai dengan mendorong stimulus ekonomi membentuk tatanan yang menampilkan sektor riil, UMKM, pertanian, perikanan dan industri digital kreatif sebagai aktor utama.
Great Reset adalah kompas atau penunjuk arah. Hal ini akan Menuntun Indonesia pada tujuan fundamental. Komite Penangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang baru dibentuk Presiden, mestinya bekerja sebagai Komite Great Reset.
Agenda aksinya, bekerja membangun fondasi untuk tatanan baru Indonesia pasca Covid-19, serta mengubah dampak pandemi menjadi lompatan epos bangsa. Apabila tidak, pandemi hanya akan meninggalkan luka serta trauma sejarah.
Penulis : Jusman Dalle
Direktur Eksekutif Tali Foundation
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
