kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.340
  • EMAS679.000 -0,29%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Patriotisme UMKM membayar pajak

Selasa, 12 Februari 2019 / 12:51 WIB

Patriotisme UMKM membayar pajak

Tanpa terasa, masa kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah berjalan satu bulan. Suhu perpolitikan masa mencuri hati dan simpati pemilih di tahapan kampanye pemilihan umum terasa makin memanas. Sayangnya, bila tidak dengan bijak disusun, konten janji kampanye terkadang disertai wacana dan informasi yang berisiko bias, dan dapat berefek kontraproduktif bagi pembangunan.

Ditengah keseruan kontestasi Pilpres tahun ini, muncul berbagai wacana dan isu hangat yang mengemuka di tengah masyarakat, seperti wacana pembebasan pajak atau pajak 0% bagi pelaku usaha, yang masuk dalam bagian program aksi reformasi perpajakan pasangan capres-cawapres. Wacana tersebut menjadi komoditas politik salah satu pasangan calon presiden pada masa kampanye. Isu ini cukup menarik untuk dibedah lebih lebih jauh.

Salah satu pasangan calon presiden tersebut beralasan membebaskan pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah untuk memberikan kesempatan kepada UMKM untuk berkembang. Pelaku UMKM diusulkan dibebaskan dari pajak karena masih banyak yang tidak mau, dan tidak mampu membayar pajak. Anggapan ini terburu-buru, dan akibatnya justru menghasilkan suatu usulan kebijakan yang naif dan tidak sesuai fakta.

Penulis berpendapat, pembebasan pajak justru tidak akan efektif karena beberapa sebab. Pertama, pembebasan pajak akan menghilangkan sarana bagi para pelaku UMKM untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa melalui pembayaran pajak. Sebuah hasil survei kepatuhan pajak dari PDAT (Pusat Data dan Analisa Tempo) bersama CITA (Centre for Indonesia Taxation Analysis) menemukan fakta bahwa kesadaran membayar pajak sebagai kewajiban modal cukup tinggi mencapai 96,3%. Sebagian besar responden survei itu adalah UMKM.

Artinya, tingkat kesadaran dan kepatuhan membayar pajak dari pelaku UMKM yang selama ini terus meningkat, akan serta-merta merosot dan luntur. Menumbuhkan kembali yang sudah hilang tentu akan sulit dibandingkan dengan melanjutkan momentum positif yang saat ini sedang bergulir.

Kedua, tax morale secara umum akan merosot. Pembebasan pajak bagi segmen masyarakat tertentu (pelaku UMKM) akan menjadi tidak adil bagi segmen yang lain. Seperti pekerja sektor formal yang terkena pajak walaupun penghasilannya hanya sedikit di atas ambang PTKP yaitu Rp 54 juta setahun.

Ketiga, pembebasan pajak akan membuat pembayar pajak dari kalangan pelaku usaha yang seharusnya sudah masuk di atas kategori wajib pajak UMKM, bisa melakukan strategi pemecahan usaha. Strategi tersebut bisa jadi dilakukan agar mereka bisa ikut menikmati pembebasan kewajiban perpajakan.

Keempat, pembebasan pajak secara langsung akan mengurangi penerimaan negara dari pajak. Berkurangnya penerimaan pajak tentu saja akan mengurangi anggaran pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan. Termasuk akan membawa efek negatif bagi perekonomian dan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kelima, shortfall penerimaan pajak secara otomatis akan menyulitkan pemerintah dalam sisi fiskal. Untuk menutup defisit akibat berkurangnya pajak, pemerintah bakal menarik utang lebih besar. Membengkaknya utang tentunya tidak diinginkan oleh kita.

Muncul pertanyaan, bagaimana apabila pembebasan pajak hanya sementara waktu, misalnya dua tahun di awal? Bagaimanapun pembebasan pajak akan memberikan efek-efek seperti disebutkan di atas meskipun dalam jangka waktu tertentu. Dan efek tersebut akan terus bergulir selama ada pelaku UMKM yang baru berdiri atau terdaftar.

Ketika itu terjadi, maka saat posisi kembali normal maka pelaku UMKM maupun non UMKM yang sebelumnya telah patuh akan mencari-cari siasat untuk menjadi tidak patuh. Jangan lupa, salah satu hal yang membuat wajib pajak tidak patuh adalah tidak hadirnya aspek keadilan. Bagaimana dengan 1,5 juta pelaku UMKM yang kini sudah terdaftar dan punya Nomor Pokok Wajib Pajak.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0632 || diagnostic_web = 0.3395

Close [X]
×